Berita

Otoritas Jasa Keuangan/Net

Politik

Uchok Sky: OJK Juga Harus Bertanggung Jawab Pada Megaskandal Jiwasraya

JUMAT, 05 JUNI 2020 | 22:11 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib dimintai pertanggungjawaban atas kasus megaskandal yang membelit Asuransi Jiwasraya.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, lembaga superbody inilah yang diberi amanah oleh UU untuk mengawasi segala sektor jasa keuangan di Indonesia.

"Saya kira, OJK pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi PT Asuransi Jiwasraya," ujar Uchok Sky di Jakarta, Jumat (5/6).


Menurut Uchok, praktek pat gulipat di pasar modal ini tidak akan pernah berhasil jika pengawas pasar modal di OJK bekerja dengan baik. Sebab, segala kegiatan jasa keuangan berada dibawah rentang kendali Pengawas Pasar Modal ini.

"Saya kira, dari sembilan Komisioner OJK, yang paling bertanggungjawah adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Dia harus diperiksa oleh Kejagung," katanya.

Hal ini, bagi Uchok, menjadi penting agar persoalan Jiwasraya ini menjadi terang benderang.

"Sekarang ini, seperti ada yang menutup-nutupi kasus Jiwasraya ini," terangnya.

Uchok menilai pengawasan Jiwasraya oleh OJK lemah. Itu dilihat dari nilai kerugian yang sangat besar. Kelemahan itu juga diindikasikan dari pilihan produk investasi dengan risiko tinggi yang dibiarkan begitu saja oleh OJK.

"Ini seperti tidak ada pengawasan bak di negara antah berantah. Saya menduga, ini dengaja dilepas karena memang ada kongkalikong," tegasnya.

Uchok menegaskan, kasus Jiwasraya ini harus diproses secara transparan agar tidak menjadi preseden bagi sektor keuangan lain.

"Saya tidak percaya, hanya Jiwasraya saja yang bermasalah. Banyak sektor keuangan juga senasib dengan Jiwasraya," urainya.

Lebih lanjut, Uchok juga mempertanyakan proses hukum yang dianggapnya tidak menyentuh OJK. Padahal OJK adalah pihak pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban terhadap kasus ini.

"Sebagai pengawas keuangan, OJK wajib diproses secara hukum. Tidak boleh tidak," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Intervensi Jepang Runtuhkan Dominasi Dolar AS

Jumat, 01 Mei 2026 | 08:15

Saham Big Tech Bergerak Beragam, Alphabet dan Amazon Moncer

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:58

Mojtaba Khamenei: Tak Ada Tempat bagi AS di Teluk Persia

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:36

Harga Emas Melonjak setelah Jepang Intervensi Pasar Mata Uang

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:26

STOXX 600 Capai Level 611,28 Saat Sektor Industri Melesat di Atas 1 Persen

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:06

Diplomasi Raja Charles III terhadap ‘King’ Trump

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:57

Celios: Kita Menolak MBG Dijadikan Alat Politik

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:28

Keluarga, Buruh dan Prabowonomics

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:02

Pembatalan Unjuk Rasa May Day di DPR Dianggap Warganet ‘Sudah Cair’

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:39

Prabowo-Gibran Diselamatkan Beras

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:15

Selengkapnya