Berita

Joko Widodo dan Prabowo Subianto melakukan pertemuan pasca Pilpres 2014/Net

Politik

Kemungkinannya Kecil, Tapi Masuk Akal Gerakan Kudeta Jokowi Datang Dari Dalam

JUMAT, 05 JUNI 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dua isu menarik mengemuka usai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut ada pihak yang ingin mengkudeta Presiden Jokowi dengan memanfaatkan situasi pandemi virus corona atau Covid-19.

Setelah Boni Hargens, aktivis Haris Rusly Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Haris kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi, melainkan datang dari faksi di tubuh pemerintah itu sendiri.

Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris, bahwa kudeta justru akan datang dari dalam lingkar kekuasaan.


Menurutnya, komunikasi politik yang kerap besebrangan antar pemangku jabatan di pemerintah seperti kebijakan penanganan Covid-19 yang gagal diterjemahkan oleh para pembantu Presiden bisa diartikan salah satu wujud di lingkaran pengusaha yang berusaha menggusur Jokowi.

"Makanya menurut saya sangat masuk akal kalau malah timbulnya dugaan ada pihak di lingkaran penguasa yang berusaha menggusur Jokowi. Walaupun kemungkinannya itu sangat kecil," kata Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/6).

Senada dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin. Alasanya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Subianto telah bergabung ke dalam pemerintah bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi.

Simbol opisisi itu, sambung Adib Miftahul, kemudian bergeser ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia melihat, Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta.

"Memang kalau ada arah kepada kudeta itu walaupun saya bilang ini kecil kemungkinan terjadi dari lingkaran kekuasaan, masuk akal dari faksi pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita lihat banyak pertentangan kominikasi politik itu sendiri," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya