Pemerintah telah meresmikan Kios Warga Nahdlatul Ulama (WarNU) Digital pada Kamis (4/6) kemarin. Dengan adanya Kios WarNU dan Kartu Sandtri, usaha mikro kecil dan menengah akan mendapatkan dukungan penguatan usaha.
Penguatan usaha itu berupa pembiayaan usaha kios, sistem pemesanan digital terintegrasi, pendampingan, ekosistem nontunai (cashless), sistem delivery digital, dan sistem informasi pelacakan (tracking) digital.
Ini adalah bentuk kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan dengan Nahdlatul Ulama (NU), untuk mendukung target Indeks Keuangan Inklusif sebesar 90 persen pada 2024.
Tak hanya itu, dalam empat tahun ke depan pemerintah menargetkan 10 ribu Kios WarNU Digital dengan bantuan fasilitasi dari Kemenko Perekonomian bersama para stakeholder keuangan inklusif.
"Dalam waktu dekat, dengan pendampingan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon dan PT JSS (PT Jaring Sistema Semesta), serta pembiayaan dari lembaga keuangan dan platform digital terkait, akan siap beroperasi 100 Kios WarNU Digital,†kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar dalam video conference di Jakarta, Kamis (4/6).
"Pendampingan yang akan diberikan oleh PT JSS berbentuk strategi manajemen kios, pengelolaan layout kios, penggunaan aplikasi digital, manajemen operasional dan pendampingan usaha secara berkala," terang Iskandar, seperti dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Kamis (4/6)
Dalam hal penguatan permodalan akan dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Lembaga Penyalur KUR dan pembiayaan usaha dari perusahaan teknologi finansial (tekfin) seperti Kerjasama.com.
Pada peresmikan Kios WarNU Digital juga diluncurkan Kartu Santri/Pelajar Digital. Kartu ini berperan multifungsi, bisa sebagai kartu identitas santri/pelajar, atau sebagai kartu tabungan, dan bisa juga melakukan transaksi keuangan digital lainnya.
Program Kartu Santri ini untuk meningkatkan keuangan inklusif bagi milenial yang dipersembahkan oleh Kemenko Perekonomian dan lembaga keuangan.
“Selama empat tahun ke depan diharapkan dengan kerja sama yang baik antara Kemenko Perekonomian dan stakeholder keuangan inklusif, serta lembaga pendidikan/pesantren dapat diterbitkan sekitar satu juta Kartu Santri/Pelajar Digital,†tutur Iskandar.
Ketua Yayasan UNU Cirebon Eman Suryaman yang mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan, peresmian Kios WarNU Digital dan Kartu Santri/Pelajar Digital Percontohan dengan Pendampingan UNU Cirebon tersebut bermakna sangat penting dalam mengurangi risiko dari dampak penyebaran Covid-19.
“Pemanfatan teknologi keuangan digital di dalam sistem pemesanan barang dan sistem pembayaran dalam transaksi Kios WarNU Digital, akan mengurangi pergerakan orang dan tetap mendukung penerapan physical distancing dalam melaksanakan transaksi. Begitu juga Kartu Santri/Pelajar Digital, yang sangat bermanfaat dalam mengurangi risiko penyebaran Covid-19 melalui uang tunai,†tutup Eman Suryaman.
