Berita

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan Presiden China, Xi Jinping/Net

Dunia

Korea Utara: AS Tak Bisa Kritik China Selama Kerahkan Kekuatan Untuk Hadapi Protes Anti-Rasisme

KAMIS, 04 JUNI 2020 | 10:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) tidak berhak mengkritik China atas demonstrasi di Hong Kong atau isu hak asasi manusia (HAM) lain ketika negeri Paman Sam tersebut justru menggunakan kekerasan untuk menekan protes anti-rasisme di dalam negeri.

Begitu bunyi pernyataan jurubicara (jubir) Partai Pekerja Korea (WPK) untuk Departemen Hubungan Internasional yang dilaporkan oleh KCNA dan dikutip dari CNA, Kamis (4/6).

Dalam laporan KCNA, jubir tersebut menyoroti komentar Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Minggu (31/5).


Di sana, Pompeo mengatakan, tindakan China baru-baru ini merupakan ancaman yang berasal dari ide Partai Komunis China (CPC) untuk menghancurkan gagasan-gagasan barat dan demokrasi.

"Pernyataan Pompeo tentang Hong Kong, Taiwan, HAM dan perselisihan perdagangan adalah "omong kosong" yang memfitnah kepemimpinan CPC," kata jubir tersebut.

"Pompeo, yang sangat asyik dengan spionase dan pengembangbiakan plot terhadap negara-negara lain, telah menjadi terlalu bodoh untuk membedakan di mana matahari terbit dan di mana matahari terbenam," tambahnya.

Menurut jubir tersebut, pernyataan Pompeo hanya menunjukkan kekhawatiran turunnya pamor AS, khususnya di tengah protes anti-rasisme yang sedang terjadi.

"Para demonstran marah oleh rasisme ekstrim, memadati bahkan ke Gedung Putih," tekan jubir tersebut.

"Ini adalah kenyataan di AS saat ini. Liberalisme dan demokrasi Amerika memberi cap kiri pada demonstran dan mengancam akan melepaskan bahkan anjing untuk penindasan," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya