Berita

Rencana untuk kembali membuka sekolah di masa pandemik penuh dengan risiko/Net

Politik

Legislator Berharap Pemerintah Mau Belajar Dari Prancis Dan Korsel Sebelum Buka Kembali Sekolah

SELASA, 02 JUNI 2020 | 12:04 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana pemerintah untuk kembali membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) terus disorot publik.

Sebelum benar-benar kembali membuka sekolah, pemerintah harus belajar dari negara Prancis dan Korea Selatan (Korsel) yang lebih dulu melakukannya.

Ketika Prancis mulai membuka sekolah pada 11 Mei lalu, ditemukan ada 70 kasus baru Covid-19. Lalu di Korsel, usai sekolah dibuka 27 Mei, ditemukan 79 kasus baru.


Demikian disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).

Menurut Netty, berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), baru ada 18 persen sekolah yang siap dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Sementara 80 persen sekolah lebih lainnya tidak siap. Ini membuktikan pembukaan sekolah saat ini berbahaya dan penuh pertaruhan,” ucap anggota Komisi IX DPR itu, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Netty menilai, wacana pembukaan sekolah saat pandemik ini sebagai ketergesaan, yang jika dipaksakan menjadi pertaruhan besar bagi keselamatan generasi penerus bangsa.

“Atas nama kecintaan, kepedulian, sekaligus keberpihakan terhadap masa depan (semua) generasi bangsa, saya minta tunda kebijakan (pembukaan sekolah) ini,” tegas Netty.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya