Berita

Sejumlah pedagang sayur di Ngawi tolak jalani rapid test karena tidak ada jaminan pemerintah untuk menanggung kehidupan keluarganya jika dia dinyatakan reaktif dan harus diisolasi/RMOLJatim

Kesehatan

Tak Ada Jaminan Dari Pemerintah, Pedagang Sayur Keliling Tolak Lakukan Rapid Test

SENIN, 01 JUNI 2020 | 17:46 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Kabupaten Ngawi harus bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona baru (Covid-19) di masyarakat melalui rapid test massal. Pasalnya, masih saja ada kekurangpahaman di masyarakat, bahkan kekhawatiran, soal penanganan virus corona ini.

Pemkab Ngawi memang menyasar seluruh kalangan masyarakat untuk diperiksa kondisinya melalui rapid test. Termasuk menyasar para pedagang di pasar yang memang punya risiko besar terpapar.

Sayang, upaya Pemkab Ngawi tidak semuanya digubris oleh para pedagang pasar yang notabene pedagang sayur keliling.


Bahkan sebagian pedagang sayur memilih untuk menolak mengikuti rapid test. Alasannya bervariasi. Namun, terutama takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, khususnya para pelanggan mereka.

“Kalau seperti saya ini mengikuti rapid test dan hasilnya nanti positif (reaktif, red), takut kehilangan mata pencaharian. Sebab di sisi lain warga masyarakat selaku konsumen nantinya takut membeli dagangan saya dan belum lagi pasti disuruh isolasi. Terus siapa yang menanggung hidup keluarga saya?” ucap Fahmi, seorang pedagang sayur keliling asal Ngawi, Senin, (1/6), dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Lanjut Fahmi, sebenarnya dia mau mengikuti rapid test, selama ada jaminan dari pemerintah apabila hasilnya reaktif. Misalkan, selama melakukan isolasi mandiri 14 hari ada subsidi dari pemerintah untuk keluarganya.

Karena, sebagai tulang punggung keluarga, dirinya jelas tidak bisa beraktivitas apabila mengikuti rapid test dan hasilnya reaktif lalu diisolasi.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan Kantor Berita RMOLJatim, kegiatan rapid test yang menyasar para pedagang pasar di Ngawi ditargetkan 7.388 orang. Jumlah tersebut berasal dari 19 pasar milik pemerintah daerah setempat.

Hanya saja, sampai sekarang ini ternyata baru menyasar 2.742 pedagang pasar. Hasilnya, tercatat ada 76 orang pedagang pasar yang reaktif virus.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya