Berita

Sejumlah pedagang sayur di Ngawi tolak jalani rapid test karena tidak ada jaminan pemerintah untuk menanggung kehidupan keluarganya jika dia dinyatakan reaktif dan harus diisolasi/RMOLJatim

Kesehatan

Tak Ada Jaminan Dari Pemerintah, Pedagang Sayur Keliling Tolak Lakukan Rapid Test

SENIN, 01 JUNI 2020 | 17:46 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Kabupaten Ngawi harus bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona baru (Covid-19) di masyarakat melalui rapid test massal. Pasalnya, masih saja ada kekurangpahaman di masyarakat, bahkan kekhawatiran, soal penanganan virus corona ini.

Pemkab Ngawi memang menyasar seluruh kalangan masyarakat untuk diperiksa kondisinya melalui rapid test. Termasuk menyasar para pedagang di pasar yang memang punya risiko besar terpapar.

Sayang, upaya Pemkab Ngawi tidak semuanya digubris oleh para pedagang pasar yang notabene pedagang sayur keliling.


Bahkan sebagian pedagang sayur memilih untuk menolak mengikuti rapid test. Alasannya bervariasi. Namun, terutama takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, khususnya para pelanggan mereka.

“Kalau seperti saya ini mengikuti rapid test dan hasilnya nanti positif (reaktif, red), takut kehilangan mata pencaharian. Sebab di sisi lain warga masyarakat selaku konsumen nantinya takut membeli dagangan saya dan belum lagi pasti disuruh isolasi. Terus siapa yang menanggung hidup keluarga saya?” ucap Fahmi, seorang pedagang sayur keliling asal Ngawi, Senin, (1/6), dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Lanjut Fahmi, sebenarnya dia mau mengikuti rapid test, selama ada jaminan dari pemerintah apabila hasilnya reaktif. Misalkan, selama melakukan isolasi mandiri 14 hari ada subsidi dari pemerintah untuk keluarganya.

Karena, sebagai tulang punggung keluarga, dirinya jelas tidak bisa beraktivitas apabila mengikuti rapid test dan hasilnya reaktif lalu diisolasi.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan Kantor Berita RMOLJatim, kegiatan rapid test yang menyasar para pedagang pasar di Ngawi ditargetkan 7.388 orang. Jumlah tersebut berasal dari 19 pasar milik pemerintah daerah setempat.

Hanya saja, sampai sekarang ini ternyata baru menyasar 2.742 pedagang pasar. Hasilnya, tercatat ada 76 orang pedagang pasar yang reaktif virus.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya