Berita

Sejumlah pedagang sayur di Ngawi tolak jalani rapid test karena tidak ada jaminan pemerintah untuk menanggung kehidupan keluarganya jika dia dinyatakan reaktif dan harus diisolasi/RMOLJatim

Kesehatan

Tak Ada Jaminan Dari Pemerintah, Pedagang Sayur Keliling Tolak Lakukan Rapid Test

SENIN, 01 JUNI 2020 | 17:46 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Kabupaten Ngawi harus bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona baru (Covid-19) di masyarakat melalui rapid test massal. Pasalnya, masih saja ada kekurangpahaman di masyarakat, bahkan kekhawatiran, soal penanganan virus corona ini.

Pemkab Ngawi memang menyasar seluruh kalangan masyarakat untuk diperiksa kondisinya melalui rapid test. Termasuk menyasar para pedagang di pasar yang memang punya risiko besar terpapar.

Sayang, upaya Pemkab Ngawi tidak semuanya digubris oleh para pedagang pasar yang notabene pedagang sayur keliling.


Bahkan sebagian pedagang sayur memilih untuk menolak mengikuti rapid test. Alasannya bervariasi. Namun, terutama takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, khususnya para pelanggan mereka.

“Kalau seperti saya ini mengikuti rapid test dan hasilnya nanti positif (reaktif, red), takut kehilangan mata pencaharian. Sebab di sisi lain warga masyarakat selaku konsumen nantinya takut membeli dagangan saya dan belum lagi pasti disuruh isolasi. Terus siapa yang menanggung hidup keluarga saya?” ucap Fahmi, seorang pedagang sayur keliling asal Ngawi, Senin, (1/6), dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Lanjut Fahmi, sebenarnya dia mau mengikuti rapid test, selama ada jaminan dari pemerintah apabila hasilnya reaktif. Misalkan, selama melakukan isolasi mandiri 14 hari ada subsidi dari pemerintah untuk keluarganya.

Karena, sebagai tulang punggung keluarga, dirinya jelas tidak bisa beraktivitas apabila mengikuti rapid test dan hasilnya reaktif lalu diisolasi.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan Kantor Berita RMOLJatim, kegiatan rapid test yang menyasar para pedagang pasar di Ngawi ditargetkan 7.388 orang. Jumlah tersebut berasal dari 19 pasar milik pemerintah daerah setempat.

Hanya saja, sampai sekarang ini ternyata baru menyasar 2.742 pedagang pasar. Hasilnya, tercatat ada 76 orang pedagang pasar yang reaktif virus.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya