Berita

Sejumlah pedagang sayur di Ngawi tolak jalani rapid test karena tidak ada jaminan pemerintah untuk menanggung kehidupan keluarganya jika dia dinyatakan reaktif dan harus diisolasi/RMOLJatim

Kesehatan

Tak Ada Jaminan Dari Pemerintah, Pedagang Sayur Keliling Tolak Lakukan Rapid Test

SENIN, 01 JUNI 2020 | 17:46 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Kabupaten Ngawi harus bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona baru (Covid-19) di masyarakat melalui rapid test massal. Pasalnya, masih saja ada kekurangpahaman di masyarakat, bahkan kekhawatiran, soal penanganan virus corona ini.

Pemkab Ngawi memang menyasar seluruh kalangan masyarakat untuk diperiksa kondisinya melalui rapid test. Termasuk menyasar para pedagang di pasar yang memang punya risiko besar terpapar.

Sayang, upaya Pemkab Ngawi tidak semuanya digubris oleh para pedagang pasar yang notabene pedagang sayur keliling.


Bahkan sebagian pedagang sayur memilih untuk menolak mengikuti rapid test. Alasannya bervariasi. Namun, terutama takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, khususnya para pelanggan mereka.

“Kalau seperti saya ini mengikuti rapid test dan hasilnya nanti positif (reaktif, red), takut kehilangan mata pencaharian. Sebab di sisi lain warga masyarakat selaku konsumen nantinya takut membeli dagangan saya dan belum lagi pasti disuruh isolasi. Terus siapa yang menanggung hidup keluarga saya?” ucap Fahmi, seorang pedagang sayur keliling asal Ngawi, Senin, (1/6), dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Lanjut Fahmi, sebenarnya dia mau mengikuti rapid test, selama ada jaminan dari pemerintah apabila hasilnya reaktif. Misalkan, selama melakukan isolasi mandiri 14 hari ada subsidi dari pemerintah untuk keluarganya.

Karena, sebagai tulang punggung keluarga, dirinya jelas tidak bisa beraktivitas apabila mengikuti rapid test dan hasilnya reaktif lalu diisolasi.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan Kantor Berita RMOLJatim, kegiatan rapid test yang menyasar para pedagang pasar di Ngawi ditargetkan 7.388 orang. Jumlah tersebut berasal dari 19 pasar milik pemerintah daerah setempat.

Hanya saja, sampai sekarang ini ternyata baru menyasar 2.742 pedagang pasar. Hasilnya, tercatat ada 76 orang pedagang pasar yang reaktif virus.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya