Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen/Ist

Politik

Pancasila Butuh Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Seremonial Belaka

SENIN, 01 JUNI 2020 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pancasila kerap kali dipertentangkan oleh sejumlah kalangan yang merasa belum puas. Ketidakpuasan tersebut muncul ke permukaan akibat alam demokrasi yang juga berubah.

Demikian yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen melalui keterangan tertulisnya.

Silaen mengatakan, Pancasila menjadi keharusan bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal itu merupakan konsekuensi tinggal di negara hukum.


"Jadi selama Pancasila diartikan sempit, maka selama itu pulalah kita akan selalu mengalami benturan sosial yakni curiga, prejudices antarsesama rakyat Indonesia," jelas Silaen, Senin (1/6).

Silaen melanjutkan, kampanye tentang Pancasila akan sia-sia jika nilai, moral, dan kesalehan Pancasila itu sendiri dibonsai oleh kelompok tertentu.

"Makna Pancasila berubah menjadi hanya sebatas ceremony tok. Semua bisa bikin statusnya di Facebook dan lain-lain, tapi itu semua hanya pencitraan doang, hasilnya nihil alias nol besar, tetapi cobalah untuk memikirkan yang lebih nyata dan realistis, " papar Silaen yang juga alumni Lemhanas Pemuda I 2009 itu.

"Jika saja mereka yang selalu membonsai atau mengebiri Pancasila menurut kacamata individu maupun kelompok tertentu, maka itulah musuh bebuyutan Pancasila yang sebenarnya," tandas Silaen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya