Co-Founder AB Jaya Initiative Education Philanthopy Badrus Sholeh/Net
Pancasila adalah satu-satunya ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Sebelum Pancasila disepakati menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat terbelah dan terpecah menurut etnis, agama, dan golongan.
Begitu ujar Co-Founder AB Jaya Initiative Education Philanthopy Badrus Sholeh kepada redaksi, Senin (1/6).
Dia mengurai bahwa di tahun di 1908 Dr. Wahidin Soedirohoesodo menggelorakan semangat kebersamaan melalui organisasi Budi Utomo.
Kemudian semangat itu berlanjut pada 1928, tepatnya saat pemuda dari berbagai etnis melahirkan gerakan Sumpah Pemuda. Mereka menyerukan persatuan atas keberagaman suku dan bahasa, berkobar semangat Satu Bangsa, Satu Tanah Air, dan Satu Bahasa Indonesia.
“Melalui proses panjang perdebatan, pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan dasar negara Republik Indonesia,†tegas Badrus Sholeh.
Mukadimah ini disampaikan Badrus Sholeh untuk mengajak semua elemen bangsa menjadikan momentum Hari Lahir Pancasila untuk bersama-sama melawan sebaran Covid-19. Di mana per 31 Mei, sebaran corona telah mendapai 26.473 kasus, dengan 7.308 dinyatakan sembuh dan 1.613 orang meninggal dunia.
AB Jaya Initiative Education Philanthopy, sambung Badrus Sholeh meminta semua individu untuk tidak suasana demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
“Mari jadikan peringatan Hari Lahir Pancasila untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, memelihara kebersamaan dalam upaya mengatasi pandemik Covid-19 di Indonesia,†tegasnya.
Dia ingin agar semua pihak mencegah terjadinya kegaduhan masyarakat dan politik, termasuk upaya menjatuhkan pemerintah yang sah melalui wacana pemecatan dan pemakzulan presiden.
“Menjaga komunikasi politik santun dan dakwah yang menyejukkan bagi keharmonisan masyarakat dan bangsa Indonesia,†tekannya.
Lebih lanjut, dosen hubungan internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengajak untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun upaya untuk mengembangkan ideologi berdasarkan agama dan etnis, termasuk khilafah harus dianggap sebagai bentuk pelanggaran konstitusi negara.
Terakhir, AB Jaya Initiative Education Philanthopy sebagai organisasi non pemerintah dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, meminta semua pihak memberi kewenangan penuh pada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan. Tentunya dengan catatan memperhatikan dampak Covid-19 bagi peserta didik.
“Sebab masih banyak sekolah, baik negeri maupun swastam yang belum memiliki cukup sumber daya untuk menunjang proses belajar mengajar yang sehat dalam mencegah dampak Covid-19,†tutupnya.
