Berita

nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Thopaz N Syamsul/RMOL

Politik

Politisi Muda Gerindra: Pilkada Di Tengah Corona Hanya Akan Untungkan Petahana

MINGGU, 31 MEI 2020 | 21:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diagendakan pada Desember 2020 diharapkan ditunda.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Thopaz N Syamsul, Pilkada di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) hanya akan menguntungkan para petahana.

"Para Cakada baru suaranya akan tergerus oleh petahana. Karena petahana di masa pandemik seperti ini banyak melakukan interaksi sosial bersama masyarakat. Sedangkan Cakada ruang geraknya terbatas dan masa kampanye pun tidak akan maksimal," kata Thopaz kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/5).


Politisi Gerindra ini pun menyarankan kepada Pemerintah Pusat maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar menunda Pilkada serentak atas azas keadilan bagi Cakada baru yang akan berkompetisi di pesta demokrasi tersebut.

Lebih jauh lagi, ia khawatir bila Pilkada tetap dilakukan di tengah pandemik akan membuat angka kasus Covid-19 makin tinggi. Hal ini tentu akan kontradiksi dengan upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 dengan menutup sejumlah fasilitas hingga pembatasan sosial.

"Meskipun ada protokol kesehatan, siapa yang akan menjamin keadaan di lapangan itu tetap kondusif, terkontrol dan warga tidak terpapar corona? Saya rasa hal itu sulit diimplementasikan. Jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan, apa artinya usaha yang telah kita lakukan akhir-akhir ini?" demikian Thopaz.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya