Berita

Ilustrasi kenaikan BPJS Kesehatan/Net

Politik

LP3ES: Kenaikan BPJS Kesehatan Munculkan 48 Persen Sentimen Negatif

MINGGU, 31 MEI 2020 | 20:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melakukan penelitian mengenai reaksi masyarakat mengenai kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dari penelitian yang dilakukan LP3ES, ditemukan beberapa penemuan. Pertama, sejak dinyatakan kenaikannya pada 5 Mei hingga 25 Mei, kenaikan premi BPJS mendapat banyak sorotan warganet di semua platform media, mulai dari media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube dan Instagram hingga media daring dengan total 115.599 percakapan.

“Dari seluruh percakapan volume paling besar terjadi di Twitter sebesar 101.745 percakapan,” ujar Center for Media and Democracy, LP3ES Wijayanto dalam siaran persnya, Minggu (31/5).


Selain itu, LP3ES juga menyimpulkan dari seluruh percakapan di Twitter, penelitian ini menemukan tingginya sentimen negatif warganet yang muncul dengan prosentase yang lebih besar dibanding yang memilki sentimen positif.

“Total dari 5 Mei hingga 25 Mei (periode ketiga analisa), hampir separuh warganet (48%) memiliki sentimen negatif pada kenaikan ini. Lebih besar dari mereka yang memiliki sentimen positif (46%),” tutupnya.

Center for Media and Democracy, LP3ES bekerja sama dengan Drone Emprit melakukan analisa big data untuk menelisik lebih dalam reaksi publik terkait ini sebagaimana terekam dalam percakapan di media sosial.

Ada tiga periode yang dianalisa LP3ES, yakni periode I dari 5 Mei - 13 Mei 2020, atau sejak Perpres itu ditandatangi presiden sampai 8 hari setelahnya. Kemudian periode II dari 14 Mei hingga 25 Mei 2020, dan periode III dari 5 Mei hingga 25 Mei 2020 atau sejak Perpres terbit hingga sekitar 3 minggu setelahnya.

Sebagai metode, LP3ES menggunakan software Astramaya yang dikembangkan oleh Drone Emprit yang berfungsi untuk melakukan analisa big data yang muncul dari percakapan di berbagai media sosial dan media daring.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya