Berita

Para siswa Sekolah Dasar saat beraktivitas/Net

Politik

Saran PBNU, Rencana Pembukaan Sekolah Tidak Dilakukan Di Zona Merah

MINGGU, 31 MEI 2020 | 13:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui metode daring telah dilakukan sekolah, madrasah, dan juga kampus di sejumlah wilayah di Indonesia selama Covid-19 mewabah.

Kini pemerintah tengah mewacanakan akan menerapkan fase new normal dan membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Lembaga Pendidikan Maarif PBNU pun menyampaikan sejumlah rekomendasinya.


Ketua LP Maarif PBNU  Z. Arifin Junaidi menyampaikan, apabila tidak dimungkinkan adanya perubahan tahun ajaran atau masa mulainya pembelajaran, pemerintah diminta dapat membuka pembelajaran siswa dengan tetap menerapkan Protokol Covid 19 secara ketat dan pengawasan secara simultan.

Pemerintah juga diminta melakukan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan rencana tersebut.

“Sehingga kebijakan dan langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah sinkron," ujarnya kepada wartawan, Minggu (31/5).

Arifin menilai, pembukaan belajar siswa baru hendaknya dilaksanakan dalam skala terbatas, yaitu hanya dilakukan untuk daerah yang dinilai zona hijau dan zona biru dengan sistem belajar siswa secara bergantian.

Sementara untuk daerah yang dinilai berada dalam zona hitam dan zona merah, maka sistem belajar harus tetap menggunakan sistem PJJ.

Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas guru dalam merancang dan mendesain PJJ yang mudah dan sederhana namun efektif dan berkualitas

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperhatikan dan memberikan insentif secara finansial bagi guru-guru yang terdampak Covid-19," pungkas Arifin. 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya