Berita

Pakar hukum tata negara Refly Harun/Net

Politik

Refly Harun: Meminta Presiden Mundur Itu Nggak Apa-apa Dalam Demokrasi

MINGGU, 31 MEI 2020 | 06:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemimpin yang dewasa adalah mereka yang mau mendengar kritik dari rakyat yang dipimpin. Baik itu kritik yang membangun, maupun kritik pedas yang menjatuhkan.

Begitu terang pakar hukum tata negara Refly Harun dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (31/5). Menurutnya, negara atau pemerintah tidak boleh bereaksi keras atas kritik yang mengarah pada mereka.  

“Atau membiarkan bawahan atau orang-orang yang mengatasnamakan dirinya menyerang balik. Kabur (nanti) substansi kritiknya,” tekan Refly Harun.


Menurutnya, aksi publik menggelar diskusi maupun unjuk rasa untuk meminta presiden mundur merupakan hal yang diperbolehkan dalam iklim demokrasi.

Adapun hal yang tidak boleh dalam iklim demokrasi adalah memaksa presiden untuk mundur dari jabatannya.

“Meminta presiden mundur itu nggak apa-apa dalam demokrasi. Yang nggak boleh, maksa presiden mundur,” tutupnya.

Gelaran diskusi di Universitas Gadjah Mada diduga sempat mendapat teror dari sekelompok orang. Diskusi virtual ini mulanya mengambil tema “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.

Diduga mendapat teror atas alasan melakukan makar, tema diskusi berubah menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.

Pihak penyelenggara meluruskan bahwa perubahan judul dilakukan untuk meluruskan persepsi di masyarakat.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya