Berita

Pakar hukum tata negara Refly Harun/Net

Politik

Refly Harun: Meminta Presiden Mundur Itu Nggak Apa-apa Dalam Demokrasi

MINGGU, 31 MEI 2020 | 06:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemimpin yang dewasa adalah mereka yang mau mendengar kritik dari rakyat yang dipimpin. Baik itu kritik yang membangun, maupun kritik pedas yang menjatuhkan.

Begitu terang pakar hukum tata negara Refly Harun dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (31/5). Menurutnya, negara atau pemerintah tidak boleh bereaksi keras atas kritik yang mengarah pada mereka.  

“Atau membiarkan bawahan atau orang-orang yang mengatasnamakan dirinya menyerang balik. Kabur (nanti) substansi kritiknya,” tekan Refly Harun.


Menurutnya, aksi publik menggelar diskusi maupun unjuk rasa untuk meminta presiden mundur merupakan hal yang diperbolehkan dalam iklim demokrasi.

Adapun hal yang tidak boleh dalam iklim demokrasi adalah memaksa presiden untuk mundur dari jabatannya.

“Meminta presiden mundur itu nggak apa-apa dalam demokrasi. Yang nggak boleh, maksa presiden mundur,” tutupnya.

Gelaran diskusi di Universitas Gadjah Mada diduga sempat mendapat teror dari sekelompok orang. Diskusi virtual ini mulanya mengambil tema “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.

Diduga mendapat teror atas alasan melakukan makar, tema diskusi berubah menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.

Pihak penyelenggara meluruskan bahwa perubahan judul dilakukan untuk meluruskan persepsi di masyarakat.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya