Berita

Pakar hukum tata negara Refly Harun/Net

Politik

Refly Harun: Meminta Presiden Mundur Itu Nggak Apa-apa Dalam Demokrasi

MINGGU, 31 MEI 2020 | 06:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemimpin yang dewasa adalah mereka yang mau mendengar kritik dari rakyat yang dipimpin. Baik itu kritik yang membangun, maupun kritik pedas yang menjatuhkan.

Begitu terang pakar hukum tata negara Refly Harun dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (31/5). Menurutnya, negara atau pemerintah tidak boleh bereaksi keras atas kritik yang mengarah pada mereka.  

“Atau membiarkan bawahan atau orang-orang yang mengatasnamakan dirinya menyerang balik. Kabur (nanti) substansi kritiknya,” tekan Refly Harun.

Menurutnya, aksi publik menggelar diskusi maupun unjuk rasa untuk meminta presiden mundur merupakan hal yang diperbolehkan dalam iklim demokrasi.

Adapun hal yang tidak boleh dalam iklim demokrasi adalah memaksa presiden untuk mundur dari jabatannya.

“Meminta presiden mundur itu nggak apa-apa dalam demokrasi. Yang nggak boleh, maksa presiden mundur,” tutupnya.

Gelaran diskusi di Universitas Gadjah Mada diduga sempat mendapat teror dari sekelompok orang. Diskusi virtual ini mulanya mengambil tema “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.

Diduga mendapat teror atas alasan melakukan makar, tema diskusi berubah menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.

Pihak penyelenggara meluruskan bahwa perubahan judul dilakukan untuk meluruskan persepsi di masyarakat.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya