Berita

Politisi PDIP Beathor Suryadi/Net

Politik

Pilkada Di Era Corona, PDIP Diminta Sarankan Model Musyawarah Mufakat

SABTU, 30 MEI 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan pemilihan kepada daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Pengunduran ini dilakukan menyusul penyebaran virus corona baru atau Covid-19.

Menurut politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, penetapan tanggal 9 Desember itu sudah ideal.

Namun yang perlu diperhatikan adalah apabila pada masa itu ternyata penyebaran Covid-19 tidak menurun secara signifikan, maka perlu diambil langkah lain.


Menurutnya, bila masih terkendala oleh penyebaran virus corona, pilkada dapat digelar secara musyawarah mufakat.

Beathor mendorong agar PDIP mengusulkan alternatif ini.

“Bila pilkada di bulan Desember masih juga gagal karena virus corona, ada baiknya PDIP menawarkan solusi musyawarah mufakat sebagai mana disebutkan dalam butir Pancasila. Ini artinya, Pancasila tampil di era liberal,” ujar Beathor dalam perbincangan dengan redaksi.

“Ada bagian-bagian yang masih bisa kita sodorkan agar bangsa ini tidak kebablasan,” sambungnya.

Secara teknis, pimpinan partai di daerah melalukan musyawarah mufakat yang menghasilkan berapa kandidat dari unsur gabungan partai. Bisa juga ada calon independen. Dari musyawarah mufakat inilah ditentukan siapa yang memimpin daerah untuk lima tahun.

“Akan jadi ironis apabila gara-gara ikut pilkada langsung ada warga yang tewas tersengat corona,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, Beathor mengatakan, musyawarah mufakat belum benar-benar hilang dari praktik politik di tanah air. Misalnya dalam penentuan pimpinan alat kelengkapan di DPR, DPD, dan MPR, hal itu masih dilakukan.

Dengan demikian, dia optimistis, musyawarah mufakat juga dapat diaplikasikan dalam pemilihan kepada daerah di kabupaten dan kota dimana ada partai politik atau gabungan partai politik yang menang mutlak dalam pemilu lalu.

Selain itu, masih kata murid alm. Taufiq Kiemas ini, model pemilihan kepala daerah secara musyawarah mufakat dapat menghemat dan menyelamatkan triliunan rupiah.

“Dana tersebut dapat digunakan untuk melenyapkan virus Corona yang tak tentu kapan berakhirnya,” demikian Beathor.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya