Berita

Politisi PDIP Beathor Suryadi/Net

Politik

Pilkada Di Era Corona, PDIP Diminta Sarankan Model Musyawarah Mufakat

SABTU, 30 MEI 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan pemilihan kepada daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Pengunduran ini dilakukan menyusul penyebaran virus corona baru atau Covid-19.

Menurut politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, penetapan tanggal 9 Desember itu sudah ideal.

Namun yang perlu diperhatikan adalah apabila pada masa itu ternyata penyebaran Covid-19 tidak menurun secara signifikan, maka perlu diambil langkah lain.


Menurutnya, bila masih terkendala oleh penyebaran virus corona, pilkada dapat digelar secara musyawarah mufakat.

Beathor mendorong agar PDIP mengusulkan alternatif ini.

“Bila pilkada di bulan Desember masih juga gagal karena virus corona, ada baiknya PDIP menawarkan solusi musyawarah mufakat sebagai mana disebutkan dalam butir Pancasila. Ini artinya, Pancasila tampil di era liberal,” ujar Beathor dalam perbincangan dengan redaksi.

“Ada bagian-bagian yang masih bisa kita sodorkan agar bangsa ini tidak kebablasan,” sambungnya.

Secara teknis, pimpinan partai di daerah melalukan musyawarah mufakat yang menghasilkan berapa kandidat dari unsur gabungan partai. Bisa juga ada calon independen. Dari musyawarah mufakat inilah ditentukan siapa yang memimpin daerah untuk lima tahun.

“Akan jadi ironis apabila gara-gara ikut pilkada langsung ada warga yang tewas tersengat corona,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, Beathor mengatakan, musyawarah mufakat belum benar-benar hilang dari praktik politik di tanah air. Misalnya dalam penentuan pimpinan alat kelengkapan di DPR, DPD, dan MPR, hal itu masih dilakukan.

Dengan demikian, dia optimistis, musyawarah mufakat juga dapat diaplikasikan dalam pemilihan kepada daerah di kabupaten dan kota dimana ada partai politik atau gabungan partai politik yang menang mutlak dalam pemilu lalu.

Selain itu, masih kata murid alm. Taufiq Kiemas ini, model pemilihan kepala daerah secara musyawarah mufakat dapat menghemat dan menyelamatkan triliunan rupiah.

“Dana tersebut dapat digunakan untuk melenyapkan virus Corona yang tak tentu kapan berakhirnya,” demikian Beathor.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya