Berita

Politisi PDIP Beathor Suryadi/Net

Politik

Pilkada Di Era Corona, PDIP Diminta Sarankan Model Musyawarah Mufakat

SABTU, 30 MEI 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan pemilihan kepada daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Pengunduran ini dilakukan menyusul penyebaran virus corona baru atau Covid-19.

Menurut politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, penetapan tanggal 9 Desember itu sudah ideal.

Namun yang perlu diperhatikan adalah apabila pada masa itu ternyata penyebaran Covid-19 tidak menurun secara signifikan, maka perlu diambil langkah lain.


Menurutnya, bila masih terkendala oleh penyebaran virus corona, pilkada dapat digelar secara musyawarah mufakat.

Beathor mendorong agar PDIP mengusulkan alternatif ini.

“Bila pilkada di bulan Desember masih juga gagal karena virus corona, ada baiknya PDIP menawarkan solusi musyawarah mufakat sebagai mana disebutkan dalam butir Pancasila. Ini artinya, Pancasila tampil di era liberal,” ujar Beathor dalam perbincangan dengan redaksi.

“Ada bagian-bagian yang masih bisa kita sodorkan agar bangsa ini tidak kebablasan,” sambungnya.

Secara teknis, pimpinan partai di daerah melalukan musyawarah mufakat yang menghasilkan berapa kandidat dari unsur gabungan partai. Bisa juga ada calon independen. Dari musyawarah mufakat inilah ditentukan siapa yang memimpin daerah untuk lima tahun.

“Akan jadi ironis apabila gara-gara ikut pilkada langsung ada warga yang tewas tersengat corona,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, Beathor mengatakan, musyawarah mufakat belum benar-benar hilang dari praktik politik di tanah air. Misalnya dalam penentuan pimpinan alat kelengkapan di DPR, DPD, dan MPR, hal itu masih dilakukan.

Dengan demikian, dia optimistis, musyawarah mufakat juga dapat diaplikasikan dalam pemilihan kepada daerah di kabupaten dan kota dimana ada partai politik atau gabungan partai politik yang menang mutlak dalam pemilu lalu.

Selain itu, masih kata murid alm. Taufiq Kiemas ini, model pemilihan kepala daerah secara musyawarah mufakat dapat menghemat dan menyelamatkan triliunan rupiah.

“Dana tersebut dapat digunakan untuk melenyapkan virus Corona yang tak tentu kapan berakhirnya,” demikian Beathor.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya