Berita

Politisi PDIP Beathor Suryadi/Net

Politik

Pilkada Di Era Corona, PDIP Diminta Sarankan Model Musyawarah Mufakat

SABTU, 30 MEI 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan pemilihan kepada daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Pengunduran ini dilakukan menyusul penyebaran virus corona baru atau Covid-19.

Menurut politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, penetapan tanggal 9 Desember itu sudah ideal.

Namun yang perlu diperhatikan adalah apabila pada masa itu ternyata penyebaran Covid-19 tidak menurun secara signifikan, maka perlu diambil langkah lain.


Menurutnya, bila masih terkendala oleh penyebaran virus corona, pilkada dapat digelar secara musyawarah mufakat.

Beathor mendorong agar PDIP mengusulkan alternatif ini.

“Bila pilkada di bulan Desember masih juga gagal karena virus corona, ada baiknya PDIP menawarkan solusi musyawarah mufakat sebagai mana disebutkan dalam butir Pancasila. Ini artinya, Pancasila tampil di era liberal,” ujar Beathor dalam perbincangan dengan redaksi.

“Ada bagian-bagian yang masih bisa kita sodorkan agar bangsa ini tidak kebablasan,” sambungnya.

Secara teknis, pimpinan partai di daerah melalukan musyawarah mufakat yang menghasilkan berapa kandidat dari unsur gabungan partai. Bisa juga ada calon independen. Dari musyawarah mufakat inilah ditentukan siapa yang memimpin daerah untuk lima tahun.

“Akan jadi ironis apabila gara-gara ikut pilkada langsung ada warga yang tewas tersengat corona,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, Beathor mengatakan, musyawarah mufakat belum benar-benar hilang dari praktik politik di tanah air. Misalnya dalam penentuan pimpinan alat kelengkapan di DPR, DPD, dan MPR, hal itu masih dilakukan.

Dengan demikian, dia optimistis, musyawarah mufakat juga dapat diaplikasikan dalam pemilihan kepada daerah di kabupaten dan kota dimana ada partai politik atau gabungan partai politik yang menang mutlak dalam pemilu lalu.

Selain itu, masih kata murid alm. Taufiq Kiemas ini, model pemilihan kepala daerah secara musyawarah mufakat dapat menghemat dan menyelamatkan triliunan rupiah.

“Dana tersebut dapat digunakan untuk melenyapkan virus Corona yang tak tentu kapan berakhirnya,” demikian Beathor.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya