Berita

Politisi PDIP Beathor Suryadi/Net

Politik

Pilkada Di Era Corona, PDIP Diminta Sarankan Model Musyawarah Mufakat

SABTU, 30 MEI 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan pemilihan kepada daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Pengunduran ini dilakukan menyusul penyebaran virus corona baru atau Covid-19.

Menurut politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, penetapan tanggal 9 Desember itu sudah ideal.

Namun yang perlu diperhatikan adalah apabila pada masa itu ternyata penyebaran Covid-19 tidak menurun secara signifikan, maka perlu diambil langkah lain.

Menurutnya, bila masih terkendala oleh penyebaran virus corona, pilkada dapat digelar secara musyawarah mufakat.

Beathor mendorong agar PDIP mengusulkan alternatif ini.

“Bila pilkada di bulan Desember masih juga gagal karena virus corona, ada baiknya PDIP menawarkan solusi musyawarah mufakat sebagai mana disebutkan dalam butir Pancasila. Ini artinya, Pancasila tampil di era liberal,” ujar Beathor dalam perbincangan dengan redaksi.

“Ada bagian-bagian yang masih bisa kita sodorkan agar bangsa ini tidak kebablasan,” sambungnya.

Secara teknis, pimpinan partai di daerah melalukan musyawarah mufakat yang menghasilkan berapa kandidat dari unsur gabungan partai. Bisa juga ada calon independen. Dari musyawarah mufakat inilah ditentukan siapa yang memimpin daerah untuk lima tahun.

“Akan jadi ironis apabila gara-gara ikut pilkada langsung ada warga yang tewas tersengat corona,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, Beathor mengatakan, musyawarah mufakat belum benar-benar hilang dari praktik politik di tanah air. Misalnya dalam penentuan pimpinan alat kelengkapan di DPR, DPD, dan MPR, hal itu masih dilakukan.

Dengan demikian, dia optimistis, musyawarah mufakat juga dapat diaplikasikan dalam pemilihan kepada daerah di kabupaten dan kota dimana ada partai politik atau gabungan partai politik yang menang mutlak dalam pemilu lalu.

Selain itu, masih kata murid alm. Taufiq Kiemas ini, model pemilihan kepala daerah secara musyawarah mufakat dapat menghemat dan menyelamatkan triliunan rupiah.

“Dana tersebut dapat digunakan untuk melenyapkan virus Corona yang tak tentu kapan berakhirnya,” demikian Beathor.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Naik 23,1 Persen, Realisasi Belanja Pemerintah Capai Rp427,6 T pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:56

Ketua DPRD DKI Komplain Anggaran Kelurahan 5 Persen Kegedean

Jumat, 26 April 2024 | 15:54

Samsung Luncurkan Pengisi Daya Port Ganda 50W, Dibanderol Rp1,2 Jutaan

Jumat, 26 April 2024 | 15:29

World Water Forum ke-10, Momentum bagi Indonesia Perbaiki Insfastruktur Air

Jumat, 26 April 2024 | 15:26

Legislator Senayan Pasang Badan untuk Pelanggan Korban Telkom

Jumat, 26 April 2024 | 15:25

TPDI: Aset Korupsi Jangan Jadi Bancakan

Jumat, 26 April 2024 | 15:18

APBN RI Surplus Rp8,1 Triliun pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:14

Pesan Mahfud MD ke Prabowo: Benahi Hukum

Jumat, 26 April 2024 | 15:07

Laku Keras, Mobil Xiaomi SU7 Amankan 75.723 Pesanan

Jumat, 26 April 2024 | 15:05

Penuhi Kebutuhan Darah, Ratusan Polwan Ikut Jadi Pendonor

Jumat, 26 April 2024 | 15:01

Selengkapnya