Berita

Deklarator Partai Demokrat, Muhammad Subur Sembiring yang mengklaim mengambil alih kepemimpinan dari AHY/Repro

Politik

Subur Sembiring Klaim Ambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat Dari AHY

JUMAT, 29 MEI 2020 | 22:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Subur Sembiring kembali berulah. Salah seorang deklarator Partai Demokrat itu secara sepihak mendeklarasikan dirinya sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam video yang diunggah akun YouTube Ludfi Official, Subur Sembiring mengatakan dirinya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Awalnya, Subur Sembiring mempertanyakan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai susunan pengurus Partai Demokrat yang dipimpin AHY.


"Saya informasikan, bahwa Menkumham Yasonna Laolly diharapkan penjelasan konkret tentang isu SK DPP yang telah disampaikan beberapa kader Demokrat telah terbit. Jadi tolong dijelaskan agar seluruh pendiri, deklarator, dan seluruh ketua divisi tahu, dan mereka bisa berbuat apa untuk menyelamatkan Partai Demokrat ini," kata Subur Sembiring.

Menurutnya hal itu penting karena SK dari Kemenkumham tersebut dibutuhkan untuk pencairan dana bantuan untuk partai politik.

Tak hanya mempersoalkan SK Kemenkumham, Subur Sembiring juga menyatakan, kursi ketua umum masih kosong setelah ditinggalkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saat ini kepengurusan Partai Demokrat kosong. Saya sudah nyatakan saya ambil alih. Secara de facto, Ketua Umum Partai Demokrat sekarang adalah saya sebagai Plt. Ketua Umum FKPD," tegas Subur Sembiring.

"Secara de jure, saya akan lakukan kongres segera mungkin selesai PSBB tanggal 4 Juni 2020. Mudah-mudahan kota Jakarta PSBB-nya dicabut oleh Pak Anies pada tanggal 4 Juni 2020 mendatang. Saya akan perjuangkan Partai Demokrat bisa ikut pilkada dan proses politik untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada," tandasnya.

Hingga saat ini, redaksi masih mencoba meminta keterangan dari pengurus Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya