Berita

Kedutaan Rusia di Jerman/Net

Dunia

Saling Curiga, Jerman Siapkan Sanksi Untuk Rusia Atas Serangan Cyber Pada 2015 Lalu

JUMAT, 29 MEI 2020 | 10:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Luar Negeri Jerman memanggil duta besar Rusia untuk membahas sanksi atas serangan peretasan terhadap parlemen Jerman, pada 2015 lalu. Pihaknya telah bicara dengan Duta Besar Sergey Nechayev dengan menunjukkan bukti adanya mata-mata militer Rusia yang telah menargetkan para politisi Jerman termasuk Kanselir Angela Merkel.

Diplomat senior Jerman Miguel Berger mengecam keras tindakan penyerangan tersebut.

"Atas nama pemerintah Jerman, kami mengecam serangan terhadap parlemen Jerman," ujar Berger saat bertemu dengan Nechayev.


Berger mengatakan kepada Nechayev bahwa Jerman akan mengejar sanksi Uni Eropa terhadap warga Rusia, Dmitriy Badin, dan mungkin yang lainnya juga, di bawah rezim baru yang dibentuk tahun lalu untuk menanggapi serangan siber.

Dia merujuk pada surat perintah yang dikeluarkan pada 5 Mei oleh jaksa federal Jerman untuk Badin, seorang perwira yang dituduh dengan badan intelijen militer GRU Rusia. Badin sudah dicari oleh otoritas Amerika Serikat dan diyakini bagian dari kelompok peretas yang dikenal sebagai APT28, atau Fancy Bear.

Jaksa penuntut Jerman menuduh bahwa Badin tidak bekerja sendiian.

"Ia diduga bertindak bersama dengan orang lain yang belum diidentifikasi, dan melakukan operasi intelijen terhadap Jerman untuk layanan intelijen kekuatan asing," katanya, seperti dikutip dari AP, Kamis (28/5).

Terdakwa dicurigai bertanggung jawab atas serangan hacker terhadap parlemen Jerman pada bulan April dan Mei 2015 sebagai anggota kelompok APT28.

"Ada bukti yang dapat dipercaya bahwa dia adalah anggota badan intelijen militer GRU pada saat serangan itu," ujar jaksa penuntut Jerman.

Kanselir Angela Merkel mengatakan awal bulan ini ada "bukti kuat" bahwa korespondensi dari kantor parlementernya termasuk di antara dokumen yang ditargetkan dalam serangan itu.

Hingga saat ini Kementerian Luar Negeri Rusia tidak segera menanggapi pernyataan itu. Namun, Leonid Slutsky, kepala komite urusan luar negeri di majelis rendah parlemen Rusia, sempat menyebut tuduhan Jerman itu tidak berdasar.

Dia bahkan memperingatkan bahwa sanksi yang mungkin dijatuhkan Berlin itu dapat menjadi gangguan dalam hubungan bilateral.

Pejabat Rusia telah berulang kali membantah keterlibatan Moskow dalam serangan peretasan. Mereka juga menolak tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 dan dugaan serangan cyber terhadap negara dan institusi Barat lainnya.

Hubungan diplomatik antara Jerman dan Rusia sudah tegang, menyusul pembunuhan seorang pria Georgia di jalan-jalan Berlin tahun lalu. Jaksa penuntut menyatakan bahwa serangan itu diperintahkan baik oleh Moskow atau pihak berwenang di Republik Rusia Chechnya.

Warga negara Rusia Vadim Sokolov ditangkap di dekat tempat kejadian dan dituduh melakukan pembunuhan dengan bantuan resmi. Kasus ini telah menyebabkan pengusiran diplomat dari Berlin dan Moskow.

Memperhatikan penyelidikan pembunuhan yang sedang berlangsung, Kementerian Luar Negeri mengatakan Kamis bahwa pihaknya "berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut" di luar sanksi terhadap Badin.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya