Berita

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir/Net

Politik

Sebelum New Normal, Muhammadiyah Tuntut Pemerintah Jelaskan 5 Hal Ini Secara Transparan

KAMIS, 28 MEI 2020 | 12:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rencana pemberlakuan new normal tengah ramai didengungkan pemerintah dalam beberapa hari belakangan. Namun demikian, rencana itu justru bisa menimbulkan kegamangan di tengah publik.

Ini lantaran pemerintah di satu sisi masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi di satu sisi sudah menyerukan akan ada pelonggaran menyambut new normal.

Atas alasan itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menuntut sejumlah hal dilakukan pemerintah sebelum new normal benar diterapkan.


Dalam sebuah siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, ormas yang dibentuk jauh sebelum Indonesia merdeka itu menuntut 5 hal.

Tuntutan berkaitan dengan kajian seksama pemerintah atas pemberlakuan new normal, penjelasan yang objektif dan transparan.

Pertama, Muhammadiyah menuntut penjelasan mengenai dasar kebijakan “new normal” dari aspek utama, yakni kondisi penularan Covid-19 di Indonesia saat ini.

Kedua, mengenai maksud dan tujuan dari “new normal”. Ketiga, Muhammadiyah menuntut penjelasan mengenai  konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik.

Selanjutnya, Muhammadiyah menuntut jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan “new normal”.

Terakhir, meminta agar pemerintah mengurai persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah Covid-19.

Haedar Nashir mengurai bahwa pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Dengan demikian, pemerintah harus sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan “new normal” yang akan diterapkan di negeri tercinta,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (28/5).

Dia mengingatkan bahwa semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemik Covid-19 segera berakhir. Tapi semua itu tentu membutuhkan kerja sama semua pihak.  

“Semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik,” tutupnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya