Halal Bihalal IPDN Tunjukkan Adanya Perlawanan Kepada Pemerintah Pusat

Ada tiga alasan yang diduga mendasari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) nekat menggelar acara halal bihalal di tengah pandemik Covid-19.

Pertama, menurut analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, adanya keyakinan IPDN bahwa semua civitas akademiknya memiliki imunitas tinggi lantaran pola pendidikan yang masih semi militer, terutama untuk penempatan fisik.

"Jadi merasa sehat dan yakin imunnya dari Covid-19," kata Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/5).

Mindset IPDN belum berubah dalam memaknai budaya halal bihalal meskipun dilakukan di situasi pandemik Covid-19.

"Atau mereka paham tetapi mereka meyakini bahwa wilayah mereka zona hijau. Jadi mereka melakukan itu karena mindset dan keyakinannya," jelas Ubedilah.

Yang terakhir, kata Ubedilah bahwa tetap menggelar acara yang mengumpulkan banyak orang di tengah situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan suatu bentuk perlawanan kepada pemerintah.

"Melawan kebijakan PSBB karena mereka menilai pemerintah yang inkonsisten. Jadi inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam soal PSBB berdampak pada munculnya ketidakpercayaan publik pada anjuran pemerintah. Termasuk IPDN yang notabenenya adalah perguruan tinggi pemerintah di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri," pungkas Ubedilah.