Berita

Ilustrasi alat rapid test/Net

Politik

PKB Minta Alat Rapid Test Buatan BPPT Segera Diaplikasikan Di Pesantren

RABU, 27 MEI 2020 | 19:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan pola hidup normal baru (new normal) di tengah pandemik Covid-19 yang direncanakan akan diberlakukan pemerintah mulai 1 Juni 2020 harus dipikirkan secara matang.

Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB, Syaikhul Islam mengingatkan, pemerintah tidak hanya memikirkan dampak pada ekonomi semata, melainkan juga harus memikirkan bidang pendidikan seperti pesantren.

“Selain ekonomi, pemerintah juga harus memikirkan pesantren, keselamatan santri, ustaz dan kiai harus diperhatikan. Pemerintah harus menyediakan alat rapid test dan alat kesehatan lainnya di pesantren,” kata Syaikhu lewat keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (27/5).


Menurut anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB ini, pesantren merupakan komunitas besar yang rentan terhadap penularan wabah Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah patut memberikan prioritas dalam pencegahan dan penanganan untuk menghadapi new normal.

“Saya rasa itu lebih bagus daripada menggunakan rapid test secara acak yang tidak jelas arah dan targetnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi adanya alat rapid test yang diciptakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pasalnya, alat rapid test itu mampu memberikan hasil cepat dalam waktu sekitar 15 menit.

“Kita sangat apresiatif dengan alat rapid test buatan BPPT yang akurasinya sampai 75 persen dengan hasil dapat diketahui hanya 15 menit,” ungkapnya.

PKB berharap pemerintah segera memproduksi masal alat rapid test tersebut. Hal itu dikarenakan lingkungan pesantren sangat membutuhkan alat kesehatan dalam menghadapi new normal, dan jangan sampai terjadi kluster baru.

“Tentu kita di Komisi VII yang bermitra dengan BPPT berharap alat ini segera diproduksi massal, utamanya untuk mendukung new normal,” tutupnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya