Presiden Filipina, Rodrigo Duterte/Net
Langkah yang dilakukan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang tidak akan membuka kembali kegiatan sekolah hingga ditemukannya vaksin Covid-19 perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia.
"Mas Menteri Nadiem Makarim harus membaca pelan-pelan apa yang disampaikan Duterte. Jangan langsung resisten atau menolak langsung. Dikunyah saja dulu, serap apa maksud Duterte," ucap Peneliti Insititut Riset Indonesia (INSIS), Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/5).
Dian sepakat bila vaksin Covid-19 belum ditemukan, maka wabah tersebut akan menjadi teror di sekeliling masyarakat Tanah Air.
Dian melanjutkan, Duterte merupakan sosok pemimpin yang menggunakan pendekatan
pro life dalam mengeluarkan kebijakan di tengah pandemik Covid-19, khususnya soal larangan berkegiatan di sekolah.
"Kasus beberapa negara yang kembali membuka kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di sekolah berbuah terinfeksinya murid menjadi pelajaran beharga bagi Kemendikbud sebelum benar-benar ingin membuka sekolah," jelas Dian.
"Korea Selatan, Prancis, dan Filandia adalah secuil negara yang mengevaluasi pasca terpaparnya sejumlah murid lantaran KBM di sekolah kembali aktif. Padahal, ketiganya adalah negara yang boleh dibilang literasi dan sistem kesehatan sudah dianggap baik," sambung Dian.
Di sisi lain, lulusan Magister Universitas Sains Malaysia ini juga menilai bila KBM di Indonesia ditiadakan dan mengandalkan sekolah jarak jauh, maka Menteri Nadiem harus mulai memikirkan insentif bagi orang tua murid.
Misalnya soal iuran SPP sekolah. Kemendikbud, kata Dian, harus membuat formula relaksasi bagi orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Hal itu dikarenakan Covid-19 juga menggerus pendapatan orang tua murid.
"Banyak kekecewan bahwa iuran SPP anak tidak turun. Padahal KBM hanya lewat daring. Ada perpindahan proses dan tidak gunakannya fasilitas milik sekolah seperti gedung, AC, listrik, dan lainnya. Semua komponen tersebut dibebankan ke orang tua murid," tandasnya.
