Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule dan aktivis senior Hariman Siregar/Net

Politik

Ketua ProDEM: New Normal Sama Dengan New Leader, Let’s Make It Happen!

RABU, 27 MEI 2020 | 10:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Wacana new normal mulai didengungkan pemerintah pusat dinilai oleh mayoritas publik belum tepat. Ini lantaran kurva sebaran virus corona di Indonesia yang masih konsisten merangkak dan belum melandai.

Artinya, syarat untuk menuju kehidupan normal baru belum memungkinkan dilakukan. Jika memaksakan kehendak, maka bukan tidak mungkin hal itu justru akan memperburuk suasana.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule bahkan menyebut bahwa langkah itu terlalu mengada-ada. Hal ini lantaran pemerintah hanya meniru hasil kebijakan WHO Eropa dan tidak terlebih dahulu mengikuti persyaratan yang harus dipenuhi.


Ketua DPP Partai Gerindra itu lantas menjabarkan panduan yang diurai Direktur Regional WHO Dr Hans Henri P. Kluge untuk menerapkan “new normal“.

Di antaranya, ada bukti transmisi Covid-19 telah dikendalikan dan memastikan kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina.

Kemudian, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat.

Selanjutnya, harus bisa memastikan pencegahan di tempat kerja ditetapkan, seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket penerapan pernapasan.

Terakhir, harus bisa memastikan risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan, dan masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi.

“Katanya kita belum sampai pada puncak, dan angka kasus Covid-19 masih meningkat. Tapi, Indonesia sudah mau keeropa-eropaan terapkan "new normal”,” sindirnya.

Atas dasar itu, ProDEM tegas mengambil sikap. Jika sebagian pihak menghendaki jajaran pembantu Presiden Joko Widodo dirombak dalam menghadapi kondisi new normal, maka ProDEM menginginkan agar Jokowi yang diganti. Dalam artian, Jokowi harus diganti dengan pemimpin baru.

Sikap itu didasari bahwa kesalahan apapun yang dilakukan jajaran menteri tidak lepas dari instruksi salah dari presiden. Apalagi, Jokowi sudah menekankan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi dan misinya.

“Jadi bagi ProDEM, new normal sama dengan new leader, sama dengan new president. So, let’s fight, make it happen!” tegas Iwan Sumule.

“Sebab ikan busuk itu dari kepala, bukan badan atau ekor,” tutupnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya