Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule dan aktivis senior Hariman Siregar/Net

Politik

Ketua ProDEM: New Normal Sama Dengan New Leader, Let’s Make It Happen!

RABU, 27 MEI 2020 | 10:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Wacana new normal mulai didengungkan pemerintah pusat dinilai oleh mayoritas publik belum tepat. Ini lantaran kurva sebaran virus corona di Indonesia yang masih konsisten merangkak dan belum melandai.

Artinya, syarat untuk menuju kehidupan normal baru belum memungkinkan dilakukan. Jika memaksakan kehendak, maka bukan tidak mungkin hal itu justru akan memperburuk suasana.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule bahkan menyebut bahwa langkah itu terlalu mengada-ada. Hal ini lantaran pemerintah hanya meniru hasil kebijakan WHO Eropa dan tidak terlebih dahulu mengikuti persyaratan yang harus dipenuhi.


Ketua DPP Partai Gerindra itu lantas menjabarkan panduan yang diurai Direktur Regional WHO Dr Hans Henri P. Kluge untuk menerapkan “new normal“.

Di antaranya, ada bukti transmisi Covid-19 telah dikendalikan dan memastikan kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina.

Kemudian, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat.

Selanjutnya, harus bisa memastikan pencegahan di tempat kerja ditetapkan, seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket penerapan pernapasan.

Terakhir, harus bisa memastikan risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan, dan masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi.

“Katanya kita belum sampai pada puncak, dan angka kasus Covid-19 masih meningkat. Tapi, Indonesia sudah mau keeropa-eropaan terapkan "new normal”,” sindirnya.

Atas dasar itu, ProDEM tegas mengambil sikap. Jika sebagian pihak menghendaki jajaran pembantu Presiden Joko Widodo dirombak dalam menghadapi kondisi new normal, maka ProDEM menginginkan agar Jokowi yang diganti. Dalam artian, Jokowi harus diganti dengan pemimpin baru.

Sikap itu didasari bahwa kesalahan apapun yang dilakukan jajaran menteri tidak lepas dari instruksi salah dari presiden. Apalagi, Jokowi sudah menekankan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi dan misinya.

“Jadi bagi ProDEM, new normal sama dengan new leader, sama dengan new president. So, let’s fight, make it happen!” tegas Iwan Sumule.

“Sebab ikan busuk itu dari kepala, bukan badan atau ekor,” tutupnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya