Presiden Joko Widodo dan jajaran Kabinet Indonesia Maju/Net
New normal atau kondisi normal baru tentu membutuhkan orang-orang yang kredibel dalam jajaran kabinet. Jangan sampai tidak ada perubahan berarti di tubuh pemerintah dalam menyongsing keadaan yang tidak lagi biasa atau normal itu.
Begitu kira-kita pesan yang disampaikan pemerhati politik Satyo Purwanto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/5).
Satyo mencatat, lebih dari separuh menteri pembantu Presiden Joko Widodo tidak dalam performa bagus dalam bekerja mengatasi pandemik Covid-19.
"Hampir semua menteri Jokowi nggak perform, ini yang krusial," ujarnya.
Sederet menteri yang menurutnya tidak bekerja maksimal itu antara lain, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara; Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Mendes) Halim Iskandar; dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Selanjutnya para menteri di sektor perekonomian, seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki; Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama; Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto; dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang.
Seharusnya menteri di sektor teknis dan keuangan ini menjadi ujung tombak penanggulangan dampak, penanganan korban, manajemen kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan termasuk melakukan riset penemuan obat atau vaksin.
“Dan yang tidak kalah penting adalah penanggulangan dampak ekonomi dan politiknya. Oleh sebab ini bisa separuh dari jumlah kabinet Jokowi seharusnya sudah dipecat," jelas Satyo.
Apalagi, sambungnya, menteri di sektor keuangan memiliki kapasitas yang buruk dalam menangani ekonomi negara dalam kondisi darurat.
"Jelas sekali kelas Menkeu yang di bawah kapasitas menangani ekonomi negara dalam kondisi darurat," lanjutnya.
