Kritik publik terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali disampaikan arus bawah.
Salah satunya disampaikan Tokoh senior Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Ambon, Maluku, Nehemia Lawalata.
Nehemia Lawalata mengatakan, pemerintah sudah sepatutnya realistis dan menyadari bahwa perekonomian nasional ambruk akibat kesalahan kelompok pendukung neoliberalisme di dalam kabinet yang diwakili Sri Mulyani.
Sebagai bahan masukan, Nehemia Lawalata menyebut sosok sekaliber Rizal Ramli bisa memperbaiki kondisi perekonomian yang amburadul akibat mazhab ekonomi yang dianut Sri Mulyani tersebut.
Termasuk menyarankan Jokowi untuk islah (berdamai) dengan mantan Menteri Ekonomi, Keuangan dan Industri itu.
Kritik dan masukan dari arus bawah ini yang kemudian ikut disoroti aktivis senior Hatta Taliwang. Menurutnya, sosok Rizal Ramli yang juga sering mengkritik pemerintah memikili keahlian dibidang ekonomi yang mumpuni.
"Dari sisi ilmu makro ekonomi RR adalah jagonya. Dan bisa beri solusi untuk penyelematan ekonomi," ujar Hatta Taliwang saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/5).
Rizal Ramli atau biasa yang disapa RR, dinilai Hatta Taliwang sebagai sosok pengkritik kebijakan ekonomi yang dikeluarkan rezim Jokowi.
Namun ia melihat setiap kritik dan masukan yang disampaikan RR tidak dijalankan oleh pemerintahan Jokowi, termasuk oleh Sri Mulyani.
"Kalau saran RR di akomodir tentu tak teriak-teriak (mengkritik) terus. Mungkin karena beda mazhab ekonomi dengan SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan rezim," ungkapnya.
Sehingga menurutnya, saran islah yang diharapkan arus bawah bukanlah bersifat pribadi. Alih-alih, yang dimaksud adalah berdamai untuk membenahi secara bersama terkait persoalan ekonomi bangsa.
"Yang diributkan RR bukan soal pribadi, tapi soal kebijakan. Kalau islah pribadi di lebaran ini juga bisa antar dua manusia. Tapi karena yang diributkan itu soal kebijakan ekonomi misalnya, maka ini menyangkut nasib orang banyak," jelasnya.
"Islah bisa dilakukan kalau semua kritik dan saran RR sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kalau kemudian Jokowi merasa timnya tak mampu lalu butuh kehadiran langsung RR di kabinet. Maka itu terserah RR," demikian Hatta Taliwang.
