Usulan agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet mulai ramai diperbincangkan.
Mulanya, usulan ini datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun belakangan, publik mulai ikut mengomentari wacana ini.
Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf.
Menurutnya, wacana reshufle yang digaungkan parpol hanyalah bentuk ketidakpuasan sepihak terhadap pemerintah.
"Saya melihat ada ketidak puasan PSI pada pemerintahan Jokowi, jadi wajar saja menghendaki ada reshuffle kabinet," ujar Gde Siriana Yusuf saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/5).
Namun, berbeda halnya dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Gde Siriana melihat bahwa masyarakat tidak puas dengan kinerja kabinet Jokowi. Utamanya dalam penanganan virus corona baru atau Covid-19.
Dia mengutip Survei Indo Barometer dan Puslitbangdiklat RRI, yang mencatat sebanyak 53,8 persen publik tidak puas dengan penanganan pandemik Covid-19 yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin.
"Hanya 45,9 persen responden yang menyatakan puas," tegas Gde Siriana Yusuf.
Oleh karena itu, Board Member of Bandung Innitiaves Network ini melihat adanya ketidakbecusan yang bukan hanya dari pejabat yang duduk di kabinet Indonesia Maju, tapi juga dari yang memimpinnya.
"Ada yang enggak becus kerja atau salah omong. Masyarkat menilai pejabatnya yang enggak beres. Tapi kalau sudah berkali-kali terjadi dan dibiarkan ya artinya presidennya yang enggak mampu memimpin kabinet," ucap Gde Siriana Yusuf.
"Maka jika masyarakat boleh memilih ya lebih baik ganti pemerintahan. Reshuffle tak akan hasilkan improvement. Karena masalahnya pemerintahan tanpa leadership Presiden. Nasib bangsa dan negara jangan dipertaruhkan," pungkasnya.
