Berita

Kabinet Indonesia pemerintahan jilid ke II Joko Widodo/Net

Politik

Muncul Isu Reshuffle Kabinet, Menteri Ini Layak Didepak Karena Rapor Kinerjanya Merah

SELASA, 26 MEI 2020 | 22:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring santernya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin, sedianya terbuka kemungkinan sejumlah menteri bakal direshuffle.

Hal itu ditengarai dengan adanya rapor merah beberapa menteri yang kerap menuai kontroversi akibat kebijakan yang dikeluarkannya itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, ada sejumlah menteri yang mendapat rapor merah lantaran acap kali inkonsisten dan tidak berjalan seirama dengan pemerintah.


Sebagai contoh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani pandemik virus corona baru (Covid-19), di mana antara Kementerian satu dengan yang lainnya kerap berbenturan sehingga menuai kontroversi di masyarakat.  

"Menkes, Menhub, Menkumham, Tim ekonomi dan Mensos. Kebijakannya kontroversial, saling bertabrakan," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (26/5).

"Bukan hanya membingungkan rakyat. Tapi juga merugikan rakyat," imbuhnya menegaskan.

Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menambahkan, di luar negeri jika ada menteri yang dianggap gagal langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Karenanya, di Indonesia pun bisa mencontoh hal tersebut.  

"Kalau di luar negeri. Menteri- itu sudah mundur. Misalnya Menkes. Jika merasa gagal dalam menanggulangi Corona. Maka akan mundur. Di Indonesia tidak," pungkasnya.

Sekadar informasi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Presiden Joko Widodo segera mereshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal ini ditengarai akibat lambannya kinerja pemerintah terutama dalam percepatan penanganan pandemik Covid-19.

"Presiden perlu mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis," kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI Dara Nasution.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Kapolri Resmikan Laboratorium Uji Seragam untuk Tingkatkan Perlindungan

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:17

MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota RI Tetap Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:00

Menhut Gaungkan Pengakuan Hutan Adat di Markas PBB

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:39

Rupiah Babak Belur, BI Kembali Sebut Kebutuhan Dolar Membludak

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:12

Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Diduga jadi Kaki Tangan Bandar Narkoba Kelas Kakap

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:49

Laut dan Manusia Harus Saling Menjaga

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:39

Bleng-Blengan Sawah Blora, Cara Lama Petani Usir Tikus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:28

Peradilan Berjalan, GMNI Tetap Minta Dibentuk TGPF Kasus Andrie Yunus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:16

Menkop dan Wakil Panglima Kompak Kawal Operasional Kopdes

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:10

Masa Depan Hotel Mewah dan Pariwisata di Indonesia Tourism Xchange 2026

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:01

Selengkapnya