Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), mengapresiasi dan mendukung langkah Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi.
Melalui Juru Bicaranya, Amos Hutauruk, Gertak mendapatkan informasi bahwa Budi Arie Setiadi akan menyerahkan sosok-sosok yang terbukti menyalahgunakan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke Kepolisian.
"Langkah ini tepat untuk membersihkan Kementerian Desa PDTT dari Korupsi yang dilakukan pejabat di daerah," ungkap Amos Hutauruk, Selasa (26/5).
"Karena Wamendes mengaku kerap mendengar penyalahgunaan Dana Desa untuk BLT oleh sejumlah pejabat di daerah," sambungnya.
Wamendes PDTT, lanjut Amos Hutauruk, telah mengumpulkan data Kemendes PDTT, untuk nantinya dibuka kepada kepolisian. Salah satu modus dalam korupsi BLT Desa ini adalah dengan mengurangi porsi BLT yang seharusnya diterima masyarakat.
Di mana, BLT Dana Desa yang seharusnya diberikan Rp 600 ribu per keluarga per bulan ternyata hanya digelontorkan Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu per keluarga per bulan. Bahkan ada juga yang dipotong Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu.
"Oleh karena itu, ia menyatakan proses audit akan digencarkan. Selain itu, Kemendes juga akan menggalang informasi dari masyarakat desa," tutur Amos Hutauruk.
Adapun dugaan penyelewangan BLT desa ini, dinilai Amos Hutauruk l, sebagai bagian dari tindakan korupsi untuk pemenuhan kebutuhan anggaran kampanye, oleh aparat pemerintah daerah yang akan maju kembali ke perelatan Pemilhkan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
"Kendati ada pandemik corona, namun keputusan penyelenggaran Pilkada belum diubah oleh pemerintah. Untuk itu, para kepala daerah yang akan kembali mencalonkan diri pun diperkirakan akan tetap berkampanye," tuturnya.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil sidak Wamendes, Amos mengatakan bahwa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Sukatani, didapatkan kepala desa tidak menginformasikan anggaran BLT dari Dana Desa secara transparan kepada masyarakat.
"Hasil temuannya menunjukkan data penyaluran BLT hanya ada di rumah kepala desa, bukan di kantor desa atau tempat lain yang bisa dilihat oleh masyarakat secara transparan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Gertak akan membantu Kemendes PDTT untuk menyalurkan BLT tepat sasaran. Sebagaimana yang diperintahkan Presiden Joko Widodo kepada jajarannya agar mempercepat penyaluran BLT dari Dana Desa, agar membantu masyarakat di tengah pandemi corona.
"Gertak siap mengawal program BLT dana desa yang dicanangkan oleh kementerian desa PDTT sehingga tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menekan penyalahgunaan BLT dana desa dari oknum-oknum pejabat daerah yang korupsi," pungkas Amos Hutauruk.
Penyaluran BLT Desa yang diperintahkan Presiden Joko Widodo ditargetkan bisa diterima masyarakat sebelum hari H lebaran.
Berdasarkan data Kemendes PDTT, penyaluran Dana Desa untuk BLT baru mencapai Rp2,28 triliun kepada 3.802.367 penerima, di 37.012 desa di seluruh Indonesia.
