Berita

Mardani Ali Sera meminta pemerintah lebih utamakan keselamatan masyarakat sebelum lakukan relaksasi/Net

Politik

Belum Ada Vaksin Covid-19, The New Normal Sama Saja Bunuh Diri Massal

SELASA, 26 MEI 2020 | 10:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebijakan The New Normal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri, dinilai tepat dilakukan pada saat ini.

Pelonggaran atau relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah digaungkan sejak pekan lalu dinilai terlalu sembrono.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai kebijakan yang diambil pemerintah tersebut dinilai tumpang tindih dan cenderung inkonsisten.


Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pun dinyatakan bahwa tempat kerja diliburkan selama penerapan PSBB.

Menurut Mardani Ali Sera, rencana The New Normal yang disampaikan Presiden Joko Widodo mesti dilakukan dengan pengendalian ketat. Jika tidak, hal itu bisa menjadi bencana besar.

"Belum saat melakukan relaksasi kebijakan PSBB dan mempersilakan masyarakat beraktivitas kembali secara normal. Akan ada potensi lebih bencana besar tanpa melakukan pengendalian dalam kebijakan ini," ujar Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/5).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengurai, pelonggaran PSBB atau 'berdamai dengan virus Corona' di saat belum ditemukan vaksin justru bisa berpotensi memperparah keadaan. Mengacu data kasus Covid-19 di Indonesia yang masih belum menunjukkan ada penurunan grafik yang signifikan.

"Pertama, tren penyebaran virus di Indonesia masih terus meningkat. Kedua, masih belum ada vaksin resmi. Kenapa malah melakukan pelonggaran? Sama saja dengan bunuh diri massal," tuturnya.

Lebih lanjut, Mardani Ali mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan segala aspek dan kemungkinan yang akan terjadi jika tetap memaksakan kehendak melakukan relaksasi kebijakan PSBB. Seharusnya kesehatan menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan dengan mendengar masukan dari para ilmuwan.

"Kalau apa-apa pertimbangannya ekonomi ketimbang kesehatan, tunggu saja bom waktu ini di pemerintahan," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya