Berita

Anggota DPRD Jabar, Memo Hermawan, masih belum puas dengan kinerja Gubernur Ridwan Kamil/RMOLJabar

Politik

Legislator Jabar Minta Ridwan Kamil Tak Hanya Sibuk Membangun Opini Dan Pencitraan

JUMAT, 22 MEI 2020 | 16:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jabar meminta Gubernur Ridwan Kamil tak melakukan pencitraan melulu. Gubernur harus bisa fokus dalam menjalankan sejumlah program yang sudah dirancang.

Demikian diungkapkan Ketua Pansus III, Memo Hermawan, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar.

Memo mengatakan, selama ini Ridwan Kamil terkesan hanya membangun opini ketimbang fokus persoalan pembangunan. Apalagi, capaian indeks indikator misi Jawa Barat terlihat tidak merata.


“Bahkan ada beberapa misi Jawa Barat Juara, namun capaiannya di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan banyak bangun opini sehingga beberapa program tak tuntas,” ucap Memo ditemui di Jalan Merdeka, Garut, Jumat (22/5).

Dilaporkan Kantor Berita RMLJabar, dalam laporan Pansus III yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019, ada beberapa hal yang dinilai belum memuaskan.

Seperti kenaikan angka IPM menjadi 72,03, pihaknya tetap meminta Gubernur mengkonfirmasi data statistik tersebut. Pasalnya, angka IPM belum tentu sama dengan kondisi faktual di lapangan.

Memo menambahkan, urusan pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang banyak mendapat rekomendasi. Berupa perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar, layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis, pendidikan, hingga beasiswa.

“Ada hal yang sangat memalukan. Yakni Jawa Barat peringkat indeks pembangunan pemudanya berada di ranking ke-34 atau terendah se-Indonesia. Ini harus mendapat perhatian dari Pemprov,” tegas dia.

Memo juga menyoroti serapan belanja daerah yang hanya mencapai 91,2 persen dibanding tahun 2018 yakni 94,47 persen. Artinya ada selisih hampir 10 persen dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan tak mampu dioptimalkan.

“Dengan banyaknya catatan ini, kami memberi nilai kurang memuaskan. Nilai ini didasarkan pada kegagalan pencapaian target dan tren perlambatan aspek fiskal daerah,” ucapnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya