Berita

Anggota DPRD Jabar, Memo Hermawan, masih belum puas dengan kinerja Gubernur Ridwan Kamil/RMOLJabar

Politik

Legislator Jabar Minta Ridwan Kamil Tak Hanya Sibuk Membangun Opini Dan Pencitraan

JUMAT, 22 MEI 2020 | 16:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jabar meminta Gubernur Ridwan Kamil tak melakukan pencitraan melulu. Gubernur harus bisa fokus dalam menjalankan sejumlah program yang sudah dirancang.

Demikian diungkapkan Ketua Pansus III, Memo Hermawan, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar.

Memo mengatakan, selama ini Ridwan Kamil terkesan hanya membangun opini ketimbang fokus persoalan pembangunan. Apalagi, capaian indeks indikator misi Jawa Barat terlihat tidak merata.


“Bahkan ada beberapa misi Jawa Barat Juara, namun capaiannya di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan banyak bangun opini sehingga beberapa program tak tuntas,” ucap Memo ditemui di Jalan Merdeka, Garut, Jumat (22/5).

Dilaporkan Kantor Berita RMLJabar, dalam laporan Pansus III yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019, ada beberapa hal yang dinilai belum memuaskan.

Seperti kenaikan angka IPM menjadi 72,03, pihaknya tetap meminta Gubernur mengkonfirmasi data statistik tersebut. Pasalnya, angka IPM belum tentu sama dengan kondisi faktual di lapangan.

Memo menambahkan, urusan pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang banyak mendapat rekomendasi. Berupa perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar, layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis, pendidikan, hingga beasiswa.

“Ada hal yang sangat memalukan. Yakni Jawa Barat peringkat indeks pembangunan pemudanya berada di ranking ke-34 atau terendah se-Indonesia. Ini harus mendapat perhatian dari Pemprov,” tegas dia.

Memo juga menyoroti serapan belanja daerah yang hanya mencapai 91,2 persen dibanding tahun 2018 yakni 94,47 persen. Artinya ada selisih hampir 10 persen dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan tak mampu dioptimalkan.

“Dengan banyaknya catatan ini, kami memberi nilai kurang memuaskan. Nilai ini didasarkan pada kegagalan pencapaian target dan tren perlambatan aspek fiskal daerah,” ucapnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Kapolri Resmikan Laboratorium Uji Seragam untuk Tingkatkan Perlindungan

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:17

MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota RI Tetap Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:00

Menhut Gaungkan Pengakuan Hutan Adat di Markas PBB

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:39

Rupiah Babak Belur, BI Kembali Sebut Kebutuhan Dolar Membludak

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:12

Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Diduga jadi Kaki Tangan Bandar Narkoba Kelas Kakap

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:49

Laut dan Manusia Harus Saling Menjaga

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:39

Bleng-Blengan Sawah Blora, Cara Lama Petani Usir Tikus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:28

Peradilan Berjalan, GMNI Tetap Minta Dibentuk TGPF Kasus Andrie Yunus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:16

Menkop dan Wakil Panglima Kompak Kawal Operasional Kopdes

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:10

Masa Depan Hotel Mewah dan Pariwisata di Indonesia Tourism Xchange 2026

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:01

Selengkapnya