PSI Jangan Asal Ngecap, Tunjuk Saja Siapa Menteri Yang Harus Dicopot

Desakan untuk melakukan reshuffle Menteri Kabinet sebagaimana diusulkan PSI harus dikunyah secara baik oleh Presiden Joko Widodo.

"Soal kapan usulan ditelan, itu soal lain," ujar peneliti dari Institut Riset Indonesia (Insis) Dian Permata Dian Permata saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/5).

Terkait usulan ini, lulusan University Sains Malaysia (USM) itu menyayangkan sikap PSI yang tidak mau menyebutkan pos menteri dan di bagian mana menurut mereka yang layak diganti.

"Apakah Menteri Perhubungan yang membuat lelucon peringatan adanya penyebaran Covid-19? Budi Karya pernah melontarkan kelakar di sebuah forum ilmiah di UGM. Ia menyatakan, orang Indonesia kebal corona lantaran gemar makan nasi kucing," jelas Dian.

PSI juga bisa saja menyasar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sebab Bahlil pernah berkelakar, lamanya proses perizinan di Indonesia membuat Corona sulit masuk Indonesia. Guyonan tersebut dilemparkan Bahlil dalam acara Manager Forum XLIV 'Kebijakan Investasi untuk Mendorong Perekonomian Nasional dan Coorporate Busines'.

“Dalam acara tersebut dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo," sambung Dian.

Selain itu, kata Dian, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan juga bisa jadi sasaran PSI. Ini lantaran sang menteri pernah menyatakan bahwa obat corona adalah jamu.

Selanjutnya, Menkopulhukam Mahfud MD yang awalnya juga pernah menyangkal bahwa Corona sudah masuk Indonesia. Belakangan, pernyataan dia ralat sendiri dengan pernyataan menguatkan pemerintah sedang sekuat tenaga memerangi corona.

Kemudian ada juga mengenai kisruh data dan angka bantuan pemerintah kepada masyarakat yang melibatkan sejumlah kepala daerah dengan Menteri Sosial bersama Menteri Pembangunan Desa Tertinggal, dan juga Menteri Keuangan.

“Bisa juga soal perbedaan data buruh terancam PHK antara Menteri Tenaga Kerja dengan data Kadin, atau versi buruh," beber Dian.

Singkatnya, Dian Permata meminta PSI gamblang menunjuk hidung menteri yang harus diganti karena tidak mampu menterjemahkan kemauan Jokowi dalam merespon efek samping Covid-19. Dengan begitu, desakan mereka tidak sekadar mencari panggung di saat Pandemik Covid-19.

"Publik akan mengganggap PSI sedang Stand Up Comedy. Tidak ada data langsung ngecap. Ini berbeda dengan karakter PSI yang sebelumnya sudah dibangun,” pungkasnya.