Ilustrasi Bendera Palestina/Ilustrasi RMOL
Solusi yang paling realistis dan menciptakan perdamaian yang lebih permanen bagi masalah Palestina-Israel adalah two states solution yang harus disepakati kedua belah pihak.
Demikian yang disampaikan oleh Gurubesar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana dalam webinar "Palestina: Antara Jalan Pembebasan Dan Perundingan Damai" pada Kamis (21/5).
Hikmahanto menjelaskan, akan sulit bagi Palestina untuk bisa menjadi negara yang merdeka secepat mungkin jika mengacu pada hukum internasional di mana Israel harus keluar dari tanah Palestina.
"Karena kita tahu, pembentukan Israel adalah dari orang-orang Yahudi yang kemudian difasilitasi Inggris yang pada saat itu "menjajah" tanah Palestina, lalu memasukan mereka," papar Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani tersebut.
Menurut Hikmahanto, jika merujuk pada hukum internasional, pendudukan Israel sangat ilegal, akan tetapi saat ini Israel memiliki dukungan yang kuat.
"Kekuatan Israel sekarang di-backup oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa, sulit untuk kita mengeluarkan Israel dari tanah Palestina," jelasnya.
Meski begitu, dalam solusi apapun, Hikmahanto menggarisbawahi, tidak seharusnya hak asasi manusia rakyat Palestina dilanggar.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti yang mengatakan
two state solution adalah pilihan yang paling mungkin dan paling damai.
"Ini adalah solusi yang saya kira akan paling mungkin mendapat dukungan dari negara lain. Mengingat banyak negara yang mendukung
two states solution itu mengakui kedaulatan Israel dengan luas yang terbatas," ujarnya.
