Berita

Hikmahanto Juwana/RMOL

Dunia

Hikmahato: Masalah Palestina Kompleks, Selalu Ada 'Tangan-Tangan' Untuk Memecah Belah

KAMIS, 21 MEI 2020 | 15:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Persoalan mengenai Palestina kembali mencuat setelah Israel mengumumkan rencananya untuk menganeksasi Tepi Barat yang diduduki. Namun untuk menyelesaikan masalah Palestina cukup sulit dan lama karena begitu kompleks.

Pasalnya, dikatakan oleh Gurubesar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, persoalan Palestina tidak semata masalah hukum, namun juga berkaitan dengan politik internasional, sosial, dan bahkan ekonomi.

"Kalau kita berbicara Palestina untuk menjadi negara merdeka, maka ada bayang-bayang Amerika Serikat bagi penyelesaian bagi bangsa Palestina," ujarnya dalam webinar ICC Jakarta dan IJABI pada Kamis (21/5).


"Kalau kita lihat AS, kita juga harus lihat di dalamnya ada dua partai yang saling berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan, yaitu Demokrat dan Republik," tambahnya.

Jika AS dipimpin oleh Republik, pada dasarnya akan lebih agresif seperti saat ini ketika dipimpin oleh Donald Trump. Misalnya dengan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem yang menyalahi resolusi Dewan Keamanan PBB dan pandangan masyarakat internasional.

Meski begitu, Hikmahanto mengungkapkan, baik Demokrat maupun Republik akan tetap mendukung Israel sebagai sebuah negara.

Selain itu, masalah Palestina juga diperburuk dengan pecahnya persatuan internal, dengan adanya Fatah dan Hamas, serta lemahnya soliditas Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

"Seandainya OKI ini solid, maka bisa saja jadi kekuatan penanding bagi kekuatan-kekuatan seperti AS. Sayangnya menurut saya, soliditas OKI masih cair dan belum terbentuk," ujar Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani tersebut.

"Dan kalau terbentuk, ada tangan-tangan yang kita tidak tahu dari mana muncul untuk memecah belah soliditas Islam, devide et impera (politik pecah belah)," imbuhnya.

Indonesia sendiri, dijelaskan oleh Hikmahanto, sejak awal berdiri, selalu memperjuangkan rakyat Palestina. Alasan tersebut sesuai dengan UUD 1945 dan sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia.

Namun, karena posisi eknomi maupun militer yang tidak sebanding, maka Indonesia tidak bisa berbuat banyak.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya