Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh/Net
Presiden Joko Widodo diharapkan memimpin langsung Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tanah air.
Hal ini guna mengantisipasi adanya ketidaksinkronan kebijakan diinternal pemerintah itu sendiri hingga membuat masyarakat termasuk kepala daerah kebingungan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh saat mengisi diskusi daring yang digelar CISDI bertajuk "Kendali Penanganan Covid-19: Milik Pusat atau Daerah?", Rabu (20/5) sore.
"Untuk menangani Covid-19 ini sebenarnya dari awal saya mengusulkan Gugus Tugas (Covid-19) ini harusnya yang memimpin langsung presiden," kata Nihayatul Wafiroh.
Ninik, sapaan karib politisi PKB itu menilai, selain untuk mengantisipasi tumpang tindih kebijakan pemerintah maka susah selayaknya Kepala Negara mengambil alih komando Gugus Tugas Covid-19.
Hal ini juga untuk meredamkan ego sektoral antar kementerian itu sendiri.
"Persoalan ego sektoral ini berdampak langsung bagaimana pemerintah daerah. Andaikata yang memegang gugus tugas ini adalah presiden, saya pikir akan lebih smooth dalam artian tidak ada tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan," tegasnya.
Sebagai contoh, Gugus Tugas Covid-19 dipimpin BNPB yang notabene memang tidak diragukan lagi kepemimpinan Doni Monardo selama ini sudah sangat baik. Namun, fokus BNPB kurang menyentuh seluruh sektor penanganan Covid-19 yang dampaknya luar biasa ini.
Selain itu, lanjutnya, masalah pengadaan barang di daerah-daerah yang membutuhkan ventilator ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang kemudian harus membuat pengajuan ke Gugus Tugas untuk mengaprove rencana tersebut. Terkadang prosesnya ada ketidak seimbang dan lain hal sebagainya.
Belum lagi, masalah simpangsiur antar kementerian yang acap kali berbenturan satu dengan lainnya yang terkadang berbeda dengan keinginan presiden itu sendiri.
"Satu orang kementerian yang mengeluarkan statement, jarak 15 menit ada yang merevisi. Ternyata bener. Nah kita tidak berharap itu kejadian seperti itu. Itu artinya di bawahnya juga," tuturnya.
"Persoalan itu pasti membingungkan. Satu sisi bagi rakyat ini bisa menjadi pelajaran yang luar biasa. Sudah PSBB juga begitu-begitu aja, udah di bandara juga masih rame kan begitu (kata masyarakat)," demikian Ninik.
