Berita

Presiden Iran Hassan Rouhani/Net

Dunia

Kutuk Kesepakatan Abad Ini, Iran Beri Solusi Penyelesaikan Konflik Israel-Palestina Ke PBB

RABU, 20 MEI 2020 | 10:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran mengutuk "Kesepakatan Abad Ini" yang dianggap merupakan kerja sama dari rezim Zionis Israel dengan Amerika Serikat, tanpa melibatkan pihak Palestina. Menurutnya, itu merupakan rencana pemaksaan kehendak yang akan berakhir kegagalan.

Iran merupakan salah satu negara yang vokal memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Kesepakatan Abad Ini, menurut Iran hanyalah dalih untuk menduduki Palestina selamanya.

Alih-alih kesepakatan sepihak, Iran menganggap solusi demokratis perlu diambil untuk menyelesaikan isu Palestina. Rakyat Palestina harus diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.


Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Rabu (20/5), Iran sudah mengajukan beberapa solusi untuk menyelesaikan isu Palestina kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Solusi tersebut mencakup, rakyat Palestina diberikan hak untuk kembali ke tanah air mereka sendiri. Semua rakyat Palestina, terlepas dari agamanya, harus diberikan kesempatan untuk menentukan nasib dan masa depan negara melalui proses referendum yang adil dan demokratis.

Sebuah sistem politik untuk Palestina harus didirikan berdasarkan suara mayorita. Di mana dengan sistem politik tersebut, Palestina bisa memutuskan mengenai nasib pihak-pihak pendatang, dalam hal ini Israel.

Lebih lanjut, kedutaan juga menyerukan agar seluruh negara, terutama negara-negara muslim untuk terus mendukung upaya perjuangan rakyat Palestina.

"Terkait dengan tindakan pendudukan adalah langkah ilegal yang bertentangan dengan peraturan internasional," jelasnya.

"Republik Islam Iran mengajak seluruh negara di dunia, khususnya negara-negara muslim untuk melakukan upaya guna mendukung penuh resistensi dan perjuangan rakyat Palestina serta menolak prakarsa Kesepakatan Abad Ini dan membantu proses penyelesaian masalah Palestina secara adil dan demokratis," pungkas kedutaan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya