Berita

Presiden Iran Hassan Rouhani/Net

Dunia

Kutuk Kesepakatan Abad Ini, Iran Beri Solusi Penyelesaikan Konflik Israel-Palestina Ke PBB

RABU, 20 MEI 2020 | 10:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran mengutuk "Kesepakatan Abad Ini" yang dianggap merupakan kerja sama dari rezim Zionis Israel dengan Amerika Serikat, tanpa melibatkan pihak Palestina. Menurutnya, itu merupakan rencana pemaksaan kehendak yang akan berakhir kegagalan.

Iran merupakan salah satu negara yang vokal memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Kesepakatan Abad Ini, menurut Iran hanyalah dalih untuk menduduki Palestina selamanya.

Alih-alih kesepakatan sepihak, Iran menganggap solusi demokratis perlu diambil untuk menyelesaikan isu Palestina. Rakyat Palestina harus diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Rabu (20/5), Iran sudah mengajukan beberapa solusi untuk menyelesaikan isu Palestina kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Solusi tersebut mencakup, rakyat Palestina diberikan hak untuk kembali ke tanah air mereka sendiri. Semua rakyat Palestina, terlepas dari agamanya, harus diberikan kesempatan untuk menentukan nasib dan masa depan negara melalui proses referendum yang adil dan demokratis.

Sebuah sistem politik untuk Palestina harus didirikan berdasarkan suara mayorita. Di mana dengan sistem politik tersebut, Palestina bisa memutuskan mengenai nasib pihak-pihak pendatang, dalam hal ini Israel.

Lebih lanjut, kedutaan juga menyerukan agar seluruh negara, terutama negara-negara muslim untuk terus mendukung upaya perjuangan rakyat Palestina.

"Terkait dengan tindakan pendudukan adalah langkah ilegal yang bertentangan dengan peraturan internasional," jelasnya.

"Republik Islam Iran mengajak seluruh negara di dunia, khususnya negara-negara muslim untuk melakukan upaya guna mendukung penuh resistensi dan perjuangan rakyat Palestina serta menolak prakarsa Kesepakatan Abad Ini dan membantu proses penyelesaian masalah Palestina secara adil dan demokratis," pungkas kedutaan.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya