Berita

Presiden Iran Hassan Rouhani/Net

Dunia

Kutuk Kesepakatan Abad Ini, Iran Beri Solusi Penyelesaikan Konflik Israel-Palestina Ke PBB

RABU, 20 MEI 2020 | 10:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran mengutuk "Kesepakatan Abad Ini" yang dianggap merupakan kerja sama dari rezim Zionis Israel dengan Amerika Serikat, tanpa melibatkan pihak Palestina. Menurutnya, itu merupakan rencana pemaksaan kehendak yang akan berakhir kegagalan.

Iran merupakan salah satu negara yang vokal memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Kesepakatan Abad Ini, menurut Iran hanyalah dalih untuk menduduki Palestina selamanya.

Alih-alih kesepakatan sepihak, Iran menganggap solusi demokratis perlu diambil untuk menyelesaikan isu Palestina. Rakyat Palestina harus diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.


Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Rabu (20/5), Iran sudah mengajukan beberapa solusi untuk menyelesaikan isu Palestina kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Solusi tersebut mencakup, rakyat Palestina diberikan hak untuk kembali ke tanah air mereka sendiri. Semua rakyat Palestina, terlepas dari agamanya, harus diberikan kesempatan untuk menentukan nasib dan masa depan negara melalui proses referendum yang adil dan demokratis.

Sebuah sistem politik untuk Palestina harus didirikan berdasarkan suara mayorita. Di mana dengan sistem politik tersebut, Palestina bisa memutuskan mengenai nasib pihak-pihak pendatang, dalam hal ini Israel.

Lebih lanjut, kedutaan juga menyerukan agar seluruh negara, terutama negara-negara muslim untuk terus mendukung upaya perjuangan rakyat Palestina.

"Terkait dengan tindakan pendudukan adalah langkah ilegal yang bertentangan dengan peraturan internasional," jelasnya.

"Republik Islam Iran mengajak seluruh negara di dunia, khususnya negara-negara muslim untuk melakukan upaya guna mendukung penuh resistensi dan perjuangan rakyat Palestina serta menolak prakarsa Kesepakatan Abad Ini dan membantu proses penyelesaian masalah Palestina secara adil dan demokratis," pungkas kedutaan.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Jadi Menperin, Sarmuji Tegaskan akan Lanjutkan Rintisan Agus Gumiwang

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:23

Mengenang Warisan Luhur Pesona Batik Tulungagung di Hari Batik Nasional

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:16

Ketua KPK Ucapkan Selamat kepada Kapolri Jenderal Suyudi, Dorong Sinergi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

MUI: Jangan Sampai Konser “Till The Whole World Knows” Jadi Sarana Propaganda Zionisme

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

BEI Awasi Pergerakan Tiga Saham yang Masuk Radar UMA

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:49

KPK Ungkap Besaran Uang Silmy Karim ke Dosen UB Saat Bimbingan Doktoral

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Garuda Tantang Gajah Perang di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Emas Antam Mulai Turun Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:14

Dua Tahun Danantara, Efisiensi BUMN Digenjot untuk Kejar Pertumbuhan

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:02

Harga Minyak Naik Lagi ke Level 102 Dolar AS

Jumat, 02 Oktober 2026 | 10:59

Selengkapnya