Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad/Net

Politik

Gerindra: Menkeu Sudah Diingatkan Agar Tidak Prematur Menyusun Postur APBN

SELASA, 19 MEI 2020 | 18:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam 48 hari periode 1-18 Mei 2020, utang pemerintah bertambah Rp. 635 triliun dengan total Rp. 5.583,8 triliun dari utang pemerintah bulan Februari Rp. 4.948,8 triliun.

Utang tersebut akan bertambah lantaran hal fundamental yakni penanganan krisis kesehatan masih belum maksimal, dan berharap dana tersebut tidak disalahgunakan oknum pemerintahan.

"Kami berharap penggunaan dana pinjaman tersebut tidak dikorupsi," ujar anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).

Dia pun mempertanyakan perihal penyerapan anggaran kesehatan senilai Rp. 70 triliun, dan insentif untuk UMKM serta pemulihan ekonomi senilai Rp. 270 triliun.

"Apakah sepenuhnya sudah terserap dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Apakah sudah efektif, tepat sasaran serta mampu menggerakkan sektoril?" ucap Kamrussamad.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat menyampaikan adanya perubahan postur APBN yang dilakukan dua kali dalam sebulan. Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak mampu menganalisas kondisi ekonomi dan menentukan indikator ekonomi dalam merumuskan kebijakan fiskal.

"Kami sudah ingatkan, agar memiliki data yang terintegrasi, sebagai basis pengambilan keputusan. Supaya tidak prematur dalam menyusun postur APBN," paparnya.

Kamrussamad menambahkan, adanya Perppu 1/2020 dengan melakukan pelebaran defisit APBN tanpa batas maksimal menjadi pil pahit yang harus ditelan, lantaran hal itu membahayakan kedaulatan bangsa.

"Pada akhirnya, berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Karena, beban utang pemerintah sangat besar. Bahkan melampaui rasio utang standar internasional, yang ditetapkan sejumlah lembaga keuangan dunia seperti IMF," tandasnya.

Populer

Pemprov DKI Kembali Berduka, Gubernur Anies: Segera Ambil Wudhu Dan Shalat Ghaib Untuk Almarhum M. Hermawan

Sabtu, 19 September 2020 | 13:59

Datangi TPU Pondok Ranggon Jelang Tengah Malam, Anies Dapat 'Pesan' Dari Penggali Kubur

Minggu, 20 September 2020 | 00:21

Dikeroyok Pemerintah Pusat? Anies Baswedan: Mengapa Selalu Aku Yang Mengalah

Rabu, 16 September 2020 | 11:25

Satgasus Cakra Buana PDIP Minta Jokowi Bertaubat Ketimbang Lakukan Reshuffle

Rabu, 16 September 2020 | 09:59

Berkas Rampung, Jaksa Pinangki Segera Diseret Ke Meja Hijau

Rabu, 16 September 2020 | 00:57

Adhie Massardi: Jika 1 Dolar AS Sudah Rp 10 Ribu Berarti Kita Punya Presiden Yang Benar

Jumat, 11 September 2020 | 08:55

Arief Poyuono: Kalau Nyapres Lagi, Prabowo Subianto Butuh Kepastian Hukum Tidak Terlibat Pelanggaran HAM

Rabu, 16 September 2020 | 15:21

UPDATE

Di Hadapan G20, Kemenkeu Akan Perkuat Kerja Sama Untuk Pemulihan Ekonomi

Senin, 21 September 2020 | 03:47

DPR: Nadiem Hilangkan Jati Diri Bangsa Kalau Benar Hapus Pelajaran Sejarah

Senin, 21 September 2020 | 03:22

Tokoh Pemekaran Tangsel Dukung Dan Siap Menangkan Muhamad-Rahayu

Senin, 21 September 2020 | 02:55

Pakar Hukum: Penundaan Pilkada Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional

Senin, 21 September 2020 | 02:41

Perdana Bicara Di PBB, Pimpinan MPR Berharap Jokowi Tegas Soal OPM

Senin, 21 September 2020 | 02:11

Giliran MUI Bersikap, Minta Pilkada Di Tengah Pandemi Dikaji Ulang

Senin, 21 September 2020 | 01:44

Jadi Timses Mantu Jokowi, Ini Penjelasan Jubir Sandiaga

Senin, 21 September 2020 | 01:30

Amini JK Soal Penundaan Pilkada, Komisi II: Perppu Pilkada Bukan Al Quran Yang Tak Bisa Diubah

Senin, 21 September 2020 | 00:54

Andre Rosiade: Koar-koar Ahok Hambat Investor Masuk, Baiknya Dicopot Saja

Senin, 21 September 2020 | 00:33

Menurut Pimpinan Komisi IV DPR, Banyak Orang Berilmu Tapi Tidak Percaya Corona

Senin, 21 September 2020 | 00:07

Selengkapnya