Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Soal Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu, Sumarsih: Sejak Periode Pertama, Presiden Jokowi Ingkar Janji

SENIN, 18 MEI 2020 | 13:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Janji hanya tinggal janji, upaya negara dalam hal ini pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu hingga Tragedi Semanggi I, Semanggi II, yang diiringi penculikan aktivis mahasiswa pada Mei 1998 silam.

Orang tua salah satu korban Tragedi Semanggi I, Maria Catarina Sumarsih (68) sejak 22 tahun lalu masih setia menuntut keadilan untuk para korban pelanggaran HAM, terutama putera tercintanya Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan) mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas tertembak peluru saat Tragedi Semanggi I.

Genap 634 Kamis, sudah dilalui oleh Sumarsih dan kawan-kawan aktivis HAM yang lain menyuarakan aspirasi di depan istana negara selama satu jam setiap pekan pada hari Kamis. Disamping advokasi hukum terus dilakukannya demi keadilan dan kemanusiaan.


Ibu Sumarsih, begitu sapaan karib aktivis HAM itu, meminta negara bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga penculokan aktivis pada era Orde Baru itu, belum ada kejelasan dan perkembangan signifikan hingga saat ini. Meskipun rezim silih berganti, sejak jaman Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi).

"Berkas penyelidikannya mandeg di Kejagung," ujar Sumarsih kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (18/5).

Adapun, terkait janji Presiden Jokowi yang akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu itu semakin berbanding terbalik dengan masuknya aktor-aktor yang diduga masih berkaitan dengan peristiwa Mei 1998 itu ke lingkaran istana.

Setelah sebelumnya mantan Panglima ABRI, Wiranto masuk kabinet. Kini giliran mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Namun demikian, saat ditanya bagaimana kelanjutan atas janji dan komitmen Presiden Jokowi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan HAM masa lalu itu, Sumarsih hanya mengatakan bahwa Kepala Negara dalam hal ini Jokowi, tidak pernah menepati janjinya.

"Sejak periode pertama, Presiden Jokowi tidak menepati janji," demikian Sumarsih yang juga salah satu pelopor Aksi Kamisan di depan istana negara sejak puluhan tahun lalu ini.

Sekadar informasi, Pilpres 2019 lalu, Presiden Jokowi mengatakan masih punya hutang penyelesaian beban pelanggaran HAM masa lalu. Untuk itu, dia berkomitmen akan menyelesaikan masalah HAM tanpa pandang bulu nantinya.

"Kita masih memiliki beban pelanggaran HAM masa lalu. kami berkomitmen menyelesaikan masalah HAM ini, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," kata Jokowi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya