Pembukaan Sidang Parlemen ke-14 Malaysia telah dilaksanakan hanya dalam kurun waktu kurang dari dua jam.
Pembukaan sidang yang dihadiri oleh 220 ahli Dewan Rakyat dan 51 ahli Dewan Negara pada Senin (18/5) tersebut hanya dilakukan dengan mendengarkan pidato Yang Di-Pertuan Agong.
Acara dimulai pada pukul 9.00 waktu setempat dan ditangguhkan pada 10.55 dengan perintah Yang Di-Pertuan Agong.
Sidang sendiri akan dilanjutkan dalam rentang waktu 13 Juli hingga 27 Okrober, dengan alasan menghindari penyebaran virus corona baru.
Singkatnya acara tersebut memicu banyak kritikan dari oposisi, termasuk Pendiri Bersatu, Mahathir Mohamad serta Pakatan Harapan dan Warisan.
Segera setelah acara usai, mereka melakukan konferensi pers di Putrajaya. Dalam kesempatan itu, Mahathir mengungkapkan, alasan pandemik Covid-19 bukan merupakan alasan yang logis untuk menunda sidang.
Pasalnya, protokol kesehatan yang ketat telah dilakukan. Di mana para ahli dewan terlebih dulu melakukan pengecekan suhu sebelum masuk. Tempat duduk antar ahli dewan pun berjarak lebih dari 1 meter.
"Kami tidak dapat menerima alasan karena pandemik ini kita hanya boleh bersidang selama dua jam," tegas Mahathir.
Mahathir menjelaskan, parlemen adalah gedung untuk berbicara, mengeluarkan pendapat.
"Gedung cakap yang tidak boleh bercakap, bukan barlemen lagi. Ini gedung bisu. Tak boleh cakap. Akhir dari demokrasi," jelasnya.
Menurut Mahathir, sidang yang biasanya dilakukan hingga petang atau malam, menurutnya tidak akan berpengaruh terhadap pandemik. Pasalnya, ahli dewan hanya akan duduk dan berbicara, tidak berkerumun atau bepergian.
Membandingkan dengan sidang parlemen daerah, Mahathir mengungkapkan, sidang parlemen di Sabah berlangsung selama tiga hari dan tidak ada kasus Covid-19 yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
"Tapi di Kuala Lumpur ini... barangkali udara di sini penuh dengan Covid-19 sehingga tidak berani kalau kita berbicara nanti Covid keluar dari mulut. Jadi tidak boleh berbicara," sindirnya.
Penundaan sidang parlemen sendiri merupakan keputusan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin atas persetujuan Yang Di-Pertuan Agong.
