Presiden Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah/Net
Presiden Ashraf Ghani dan rivalnya, Abdullah Abdullah menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan guna mengakhiri kebuntuan politik yang memicu terhambatnya proses perdamaian di Afganistan.
"Perjanjian politik antara Presiden Ghani dan Dr. Abdullah Abdullah baru saja ditandatangani," ujar jurubicara Ghani, Sediq Sediqqi dalam akun Twitter-nya pada Minggu (17/5).
Sediqqi mengatakan, Abdullah akan memimpin dewan untuk pembicaraan damai dan anggota timnya akan dimasukkan dalam kabinet. Namun, belum diketahui, posisi menteri apa saja yang akan dikuasai oleh kubu Abdullah.
Dimuat
CGTN, kesepakatan antara Ghani dan Abdullah sangat penting untuk pembicaraan damai di Afganistan, mengingat kubu Abdullah sendiri mewakili sebagian besar barat laut negara itu.
Sebelumnya, pada Jumat (15/5), Utusan Khusus AS, Zalmay Khalilzad mengatakan, pihaknya sudah membuat tanggal baru untuk pembicaraan damai intra-Afganistan dan akan segera melakukan perjalanan ke Afganistan guna mendorong pengurangan kekerasan.
Pada Februari, Washington telah menandatangani perjanjian damai dengan Taliban yang menetapkan AS dan sekutu asing lain akan menarik semua pasukan dari Afghanistan pada awal 2021. Sebagai imbalannya, Taliban setuju untuk tidak menyerang pasukan asing.
Abdullah sebelumnya menjabat sebagai "kepala eksekutif" Afghanistan di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan, tetapi kehilangan jabatan itu setelah ia dikalahkan dalam pemilihan presiden yang memenangkan petahana Ghani di tengah klaim penipuan.
Abdullah dan Ghani bersaing dalam pemilihan presiden 2014, dengan keduanya mengklaim kemenangan. Untuk menghindari konflik penuh, maka Menteri Luar Negeri AS pada saat itu, John Kerry memfasilitasi kesepakatan antara keduanya yang menjadikan Abdullah sebagai kepala eksekutif negara.
