Kebijakan Jokowi Tidak Pro Wong Cilik, PDIP Bisa Jadi Partai Oposisi?

Presiden Joko Widodo kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap wong cilik yang kesulitan di tengah pandemik Covid-19.

Seperti menaikan iuran BPJS Kesehatan, namun tidak kunjung menurunkan harga BBM di saat harga minyak dunia turun.

Munculnya kebijakan-kebijakan itu merupakan suatu momen bagi PDIP untuk mempertahankan dan menunjukkan sebagai partai wong cilik dengan menggunakan haknya di DPR.

"Kalau mau PDIP bisa menggunakan haknya di DPR melalui hak interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat. Atau saya kira bisa kemudian Megawati mengintervensi demi kebaikan kepada Jokowi, sekaligus pembuktian masihkah Jokowi bersama PDIP," ucap pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/5).

Karena jika hanya dibiarkan saja, kata Saiful, kebijakan Jokowi cenderung liar dan tanpa diketahui rujukannya.

"Kalau seperti saat ini seolah kebijakan Jokowi liar dan rujukannya siapa? PDIP atau ada orang lain yang lebih sakti dari Mega dan PDIP?" kata Saiful.

Apalagi, lanjut Saiful, kebijakan yang tidak pro terhadap wong cilik tersebut akan meruntuhkan PDIP sendiri yang juga kerap gembar-gembor sebagai partai pro rakyat.

"Kalau misalnya Jokowi sudah keluar dari haluan PDIP, maka tentu PDIP harus menilai betapa rendahnya loyalitas Jokowi kepada partainya. Bukan tidak mungkin malah PDIP yang awalnya sebagai partai utama pengusung Jokowi justru berbalik arah menjadi partai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi," pungkas Saiful.