Berita

Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng/Net

Politik

Salamuddin Daeng: Utang Tinggi, Sejumlah Perusahaan BUMN Berisiko Saat Ekonomi Memburuk

MINGGU, 17 MEI 2020 | 14:06 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merupakan salah satu yang paling luas di dunia. Tercatat ada 114 perusahaan milik negara dan ratusan anak perusahaan yang mempekerjakan jutaan orang Indonesia.

Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai perusahaan itu sangat penting untuk membangun pelabuhan, kereta api, dan ribuan mil jalan baru sebagai bagian dari rencana infrastruktur senilai 415 miliar dolar AS dari Presiden Joko Widodo.

Namun demikian, yang jadi kenyataan sungguh miris. Setidaknya pada saat yang sama, yakni pada kuartal ketiga tahun lalu perusahaan milik negara telah mengumpulkan utang gabungan sebesar Rp 1.600 triliun (98 miliar dolar AS). Data ini sebagaimana dirilis Kementerian Badan Usaha Milik Negara.


“Itu telah tumbuh 15 persen dari tahun sebelumnya, dan menempatkan beberapa perusahaan dalam risiko karena kondisi ekonomi memburuk,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (17/5).

Tidak hanya BUMN amblas yang disoroti, Salamuddin Daeng juga menyinggung mengenai peringkat keuangan Indonesia yang merosot. Pada Jumat (15/5), lembaga pemeringkat S&P Global Ratings merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi "negatif" dari "stabil”.

Menurutnya, revisi itu telah menunjukkan adanya peningkatan risiko keuangan yang dihadapi negara ini. Khususnya saat negara meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam menanggapi wabah Covid-19.

“Prospek negatif berarti ekspektasi bahwa keuangan penerbit kredit dapat memburuk dan agensi dapat menurunkan peringkatnya sebagai langkah selanjutnya,” pungkasnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya