Berita

Huawei/Net

Dunia

AS Rencana Blokir Pasokan Chip Untuk Huawei, China Ancam Hentikan Pembelian Boeing

MINGGU, 17 MEI 2020 | 12:14 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China meminta Amerika Serikat untuk berhenti menekan dan melakukan penindasan terhadap perusahaan-perusahaannya, khususnya Huawei.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri China pada Sabtu (16/5) merupakan respons dari langkah terbaru pemerintahan Presiden Donald Trump pada Jumat (15/5).

Di mana AS mulai bergerak untuk memblokir pasokan chip global ke perusahaan telekomunikasi raksasa China yang menjadi daftar hitam, Huawei Technologies.


Selain memicu kegeraman China, langkah tersebut cukup mengkhawatirkan bagi para produsen peralatan pembuat chip AS.

Kemlu China sendiri dalam pernyataannya secara tegas akan membela hak-hak hukum perusahaannya.

Sementara surat kabar China, Global Times mengutip sebuah sumber pemerintahan melaporkan, Bejing siap untuk mengambil serangkaian tindakan balasan seperti memasukan perusahaan-perusahaan AS ke dalam "daftar entitas yang tidak dapat diandalkan" dan memberlakukan pembatasan pada perusahaan-perusahaan AS seperti Apple Inc, Cisco Systems Inc, dan Qualcomm Inc.

Surat kabar tersebut juga melaporkan, sumber tersebut menyebut China bisa menghentikan pembelian pesawat Boeing.

"China akan mengambil tindakan balasan keras untuk melindungi hak-haknya sendiri yang sah jika AS bergerak maju dengan rencana untuk mengubah aturan dan melarang pemasok penting chip, termasuk TSMC yang berbasis di Taiwan, dari menjual chip ke Huawei," lapor Global Times seperti dikutip Al Jazeera.

Ketegangan antara AS dan China semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Hal tersebut memicu runtuhnya kesepakatan dagang Fase 1 yang sudah ditandatangani kedua belah pihak pada Januari.

Selain menekan Huawei, Dewan Investasi Pensiun Federal AS pada pekan ini juga menyatakan akan menunda rencana investasi di beberapa perusahaan China yang berada di bawah pengawasan Washington.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya