China menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk segera memenuhi kewajiban keuangan mereka kepada PBB dan menyinggung bahwa Washington berutang kepada organisasi itu lebih dari 2 miliar dolar AS.
"Pada 14 Mei, total penilaian yang belum dibayar di bawah anggaran rutin PBB dan anggaran pemeliharaan perdamaian, masing-masing mencapai 1,63 miliar dan 2,14 miliar dolar AS," isi pernyataan China yang dikutip dari laporan kantor Sekretaris Jenderal PBB dalam pertemuan Kamis lalu, seperti dikutip dari CNA, Sabtu (16/5).
China juga menyoroti tunggakan beberapa tahun sebelumnya.
"Amerika Serikat adalah debitur terbesar, masing-masing memiliki 1,165 miliar dan 1,332 miliar dolar AS," ujar China.
AS adalah kontributor terbesar untuk anggaran PBB, yang membayar 22 persen dari biaya operasional tahunan. Jumlahnya mencapai 3 miliar dolar AS, dan 25 persen dari operasi pemeliharaan perdamaiannya, yang berjumlah sekitar 6 miliar dolar AS per tahun.
Secara resmi, Washington mestinya membayar 27,89 persen dari anggaran pemeliharaan perdamaian, tetapi keputusan yang dibuat oleh Kongres dan dilaksanakan oleh Presiden Donald Trump pada 2017 memotong pembayaran menjadi 25 persen. Sehingga, Washington mengalami kekurangan tahunan sebesar 200 juta dolar AS.
Amerika Serikat juga memiliki tahun fiskal yang berjalan setiap bulan Oktober atau dari Oktober ke Oktober, yang dapat membuatnya tampak seperti debitur. Bahkan lebih besar pada waktu-waktu tertentu dalam setahun.
Seruan China di atas ditepis oleh AS.
"China ingin mengalihkan perhatian dari upaya menutup-nutupi dan salah urus soal krisis Covid-19, dan ini adalah salah satu contohnya," ujar pernyataan AS.
"Amerika Serikat baru-baru ini melakukan pembayaran 726 juta dolar AS untuk penilaian pemeliharaan perdamaiannya, dan per praktik akan membayar sebagian besar penilaiannya pada akhir tahun kalender."
Total tunggakan pemeliharaan perdamaian disebutkan oleh pihak AS adalah 888 juta dolar AS.
"Sekitar dua pertiga dari jumlah ini adalah hasil pembayaran dengan tingkat 25 persen dari 2017 hingga sekarang," kata pejabat AS dalam pernyataan pertemuan.
Pembayaran kontribusi oleh negara-negara anggota untuk operasi penjaga perdamaian memiliki dampak langsung pada penggantian yang dibayarkan PBB kepada negara-negara yang berkontribusi atau untuk misi di seluruh dunia.
Sebelumnya, dalam laporan pada 11 Mei, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres memperingatkan bahwa mungkin ada penundaan yang signifikan menjelang pertengahan tahun, kecuali posisi uang tunai di berbagai misi meningkat secara signifikan.
Pada hari Kamis, sekitar 50 dari 193 negara anggota, termasuk China, membayar kontribusi mereka sepenuhnya, yang dicatat Beijing, sebagai kontributor terbesar kedua, jauh di belakang Amerika Serikat.
China membayar sekitar 12 persen dari biaya operasional PBB dan sekitar 15 persen dari anggaran pemeliharaan perdamaian.
