Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Kekuasaannya Menguat, Jokowi Akan Leluasa Angkat Non-PNS Jadi Pejabat Negara

JUMAT, 15 MEI 2020 | 22:02 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kekuasaan Presiden Joko Widodo diperiode kedua ini semakin menguat. Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 17/2020 sebagai Perubahan atas PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu pasal dari PP itu yakni Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengangkat, memindah dan memberhentikan pegawai negeri sipil.

Presiden juga bisa mendelegasikan otoritas menetapkan penangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada Menteri, Pimpinan Lembaga atau sekretaris Jenderal di Lembaga Negara dan Lembaga non struktural.

Bahkan dalam PP itu, Presiden diberi wewenang menarik pendelegasian. Alasan penarikan pendelegasian itu diantaranya: pelanggaran prinsip merit yang dilakukan oleh PP dan untuk meningkatkan evektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Merespons terbitnya PP 17/2020 Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf menyatakan PP yang baru diteken Jokowi dapat menjadi alat untuk membungkam pejabat yang kritis pada pemerintahannya.

"Kewenangan Presiden Jokowi dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan (yang sudah diberikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemda) dengan alasan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (pasal 3 ayat 7). Jadi jika ada PNS di daerah yang mengkritik keras kebijakan Jokowi bisa saja dipecat oleh Jokowi," demikian kata Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5).

Selain itu, Aktivis Bandung Initiative Network ini juga menyoroti pengecualian jabatan pimpinan Tinggi (JPT) di bidang tertentu yang tidak dapat diisi oleh kalangan non PNS. Bidang tertentu itu seperti bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan dan Sumber Daya Alam (SDA), pengelolan aparatur negara dan Kesekretiatan.

Pengecualian yang diputuskan Jokowi memberikan peluang kepada non PNS untuk mengisiĀ  jabatan tertentu yang tidak dikecualikan.

"Cukup dengan persetujuan presiden dan pertimbangan menteri saja, tidak perlu diatur dengan Perpres sepertiĀ  Pasal 106 ayat 3 PP 11/2017. Sangat mungkin ke depannya ini Jokowi mengangkat non ASN menduduki JPT yang dikecualikan tersebut," demikian analisa Gde Siriana.

Populer

Syahganda Ditangkap, Iwan Sumule: Jika Gatot Nurmantyo Tidak Mau Tanggung Jawab, ProDEM Yang Ambil Alih

Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:57

Ini Kicauan-Kicauan Syahganda Nainggolan Sebelum Ditangkap Subuh Tadi

Selasa, 13 Oktober 2020 | 08:19

Gatot Nurmantyo: UU Cipta Kerja Tujuannya Sangat Mulia Untuk Investasi Dan Perputaran Roda Ekonomi

Kamis, 15 Oktober 2020 | 18:35

Tak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Sombong, Tetapi Harus Menjaga Marwah Prajurit TNI

Rabu, 21 Oktober 2020 | 13:21

Pengamat: Ke Mana Demokrat-PKS-KAMI Pasca Demo, Kok Yang Muncul Gerindra?

Senin, 19 Oktober 2020 | 20:52

Ahmad Yani Mau Dijemput Polisi

Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:43

Lepaskan Syahganda Dan Jumhur, Atau KAMI Jadi Macan Dewasa Yang Membahayakan Rezim

Selasa, 13 Oktober 2020 | 19:10

UPDATE

Temui Bupati Zaki, Pedagang keliling Kabupaten Tangerang Minta PSBB Tidak Diperketat

Jumat, 23 Oktober 2020 | 03:35

Komunikasi Publik Pembantu Jokowi Jelek Soal UU Cipta Kerja, Begini Kata Ace

Jumat, 23 Oktober 2020 | 03:24

Pemprov Jawa Barat Masih Kaji Sanksi Bagi Penolak Vaksi Covid-19

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:52

600 Marinir Satgas Unras Kembali Ke Lampung

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:38

Bamsoet: Jangan Terburu-buru Pakai Vaksin Covid-19 Sebelum Teruji Klinis Dan Halal

Jumat, 23 Oktober 2020 | 02:27

SMART Luncurkan Call Center Untuk Pilkada Tangsel Bersih Dari Pelanggaran

Jumat, 23 Oktober 2020 | 01:54

Fadli Zon: Dari Pada Impor, Saya Pilih Vaksi Merah Putih

Jumat, 23 Oktober 2020 | 01:25

Adhie Massardi: Sepanjang Tidak Independen, Indonesia Akan Susah Netral Dalam Politik Internasional

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:50

Perkiraan Ridwan Kamil: Covid-19 Akan Berakhir Pada Tahun 2022

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:31

UU Cipta Kerja, Strategi Pemerintah Hadapi Bonus Demografi

Jumat, 23 Oktober 2020 | 00:16

Selengkapnya