Berita

Wakil Presiden Taiwan, Chen Chien-jen/Net

Dunia

Wapres Chen: Karena Politik, 23 Juta Orang Taiwan Menjadi Yatim Piatu Dalam Masalah Kesehatan Global

JUMAT, 15 MEI 2020 | 07:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Taiwan menuding China dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah bersekongkol untuk tujuan politik agar Taiwan tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan penting. Taiwan juga mengecam WHO tidak merespons permintaan informasi virus corona dari Taiwan dan telah salah melaporkan jumlah yang terinfeksi di negara pulau tersebut.

Wakil Presiden Taiwan, Chen Chien-jen menyampaikan kritik kerasnya bahwa WHO melupakan profesionalisme dan netralitasnya, menempatkan kepentingan politik di atas kesehatan.

"Sayangnya, karena alasan politik, 23 juta orang Taiwan telah menjadi yatim piatu dalam sistem kesehatan global," kata Chen yang juga seorang ahli epidemiologi terlatih lulusan AS, kepada wartawan di kantor kepresidenan di Taipei, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/5).


"Tentang pneumonia Wuhan, kami kebanyakan mengkritik mereka karena bertindak terlalu lambat," katanya.

Chen mengatakan dunia perlu berhati-hati dengan jumlah virus China, dan mendesak Beijing untuk lebih transparan dan menangani virus dengan baik.

Taiwan telah mengajukan agar negara itu dapat menghadiri pertemuan Majelis Kesehatan Dunia WHO.

China keberatan. Di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian mengatakan, dasar Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHO dirusak oleh penolakan Partai Progresif Demokratik yang berkuasa untuk mengakui bahwa pulau itu adalah bagian dari China.

Tidak ada dasar hukum untuk ‘wilayah non-berdaulat’ untuk berpartisipasi sebagai pengamat, tambah Zhao.

WHO dan China telah membantah semua tuduhan itu dengan mengatakan Taiwan telah mendapat semua bantuan yang diperlukan.

Sementara Amerika Serikat mendukung upaya Taiwan mendapat akses penuh ke WHO, menyebabkan perselisihannya dengan China kian sengit.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya