Berita

BPJS Kesehatan/Net

Politik

Rizqi Azmi: Presiden Sudah Melampaui Amanat Konstitusi Dengan Menaikkan Iuran BPJS

JUMAT, 15 MEI 2020 | 04:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan iuran poko BPJS Kesehatan melalui Perpres 64/2020.

Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan pertama melalui Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan telah dibatalkan Mahkamah Agung.

Direktur Legal Culture Institute (LeCI), M. Rizqi Azmi menilai, keputusan Presiden Jokowi termasuk dalam pengingkaran hukum dan bertentangan dengan amanat konstitusi.

"Presiden sudah melampaui amanat konstitusi terutama pasal 1 ayat 3 untuk mematuhi hukum," ujar Rizqi Azmi dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Lahirnya Perpres 64 tahun 2020 ini, kata Rizqi, presiden tidak hanya melawan hukum tetapi juga membangkang terhadap hukum karena tetap menaikan iuran BPJS.

"Kenaikan iuran BPJS dengan ketentuan baru walau bunyinya berbeda sehingga terjadi penyelundupan hukum di setiap pasalnya," tegasnya.

Lanjutnya, Presiden Jokowi harusnya bisa mencari tahu landasan hukum sebelum membuat kebijakan. Terutama, soal putusan MA yang bersifat final dan mengikat.

"Sebagaimana ditegaskan oleh pasal 31 UU MA bahwa segala putusan MA sifatnya final and binding, artinya peraturan yang serupa tidak boleh dimunculkan kembali pada pokoknya," pungkasnya.

Populer

Pemprov DKI Kembali Berduka, Gubernur Anies: Segera Ambil Wudhu Dan Shalat Ghaib Untuk Almarhum M. Hermawan

Sabtu, 19 September 2020 | 13:59

Datangi TPU Pondok Ranggon Jelang Tengah Malam, Anies Dapat 'Pesan' Dari Penggali Kubur

Minggu, 20 September 2020 | 00:21

Dikeroyok Pemerintah Pusat? Anies Baswedan: Mengapa Selalu Aku Yang Mengalah

Rabu, 16 September 2020 | 11:25

Satgasus Cakra Buana PDIP Minta Jokowi Bertaubat Ketimbang Lakukan Reshuffle

Rabu, 16 September 2020 | 09:59

Berkas Rampung, Jaksa Pinangki Segera Diseret Ke Meja Hijau

Rabu, 16 September 2020 | 00:57

Adhie Massardi: Jika 1 Dolar AS Sudah Rp 10 Ribu Berarti Kita Punya Presiden Yang Benar

Jumat, 11 September 2020 | 08:55

Arief Poyuono: Kalau Nyapres Lagi, Prabowo Subianto Butuh Kepastian Hukum Tidak Terlibat Pelanggaran HAM

Rabu, 16 September 2020 | 15:21

UPDATE

Di Hadapan G20, Kemenkeu Akan Perkuat Kerja Sama Untuk Pemulihan Ekonomi

Senin, 21 September 2020 | 03:47

DPR: Nadiem Hilangkan Jati Diri Bangsa Kalau Benar Hapus Pelajaran Sejarah

Senin, 21 September 2020 | 03:22

Tokoh Pemekaran Tangsel Dukung Dan Siap Menangkan Muhamad-Rahayu

Senin, 21 September 2020 | 02:55

Pakar Hukum: Penundaan Pilkada Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional

Senin, 21 September 2020 | 02:41

Perdana Bicara Di PBB, Pimpinan MPR Berharap Jokowi Tegas Soal OPM

Senin, 21 September 2020 | 02:11

Giliran MUI Bersikap, Minta Pilkada Di Tengah Pandemi Dikaji Ulang

Senin, 21 September 2020 | 01:44

Jadi Timses Mantu Jokowi, Ini Penjelasan Jubir Sandiaga

Senin, 21 September 2020 | 01:30

Amini JK Soal Penundaan Pilkada, Komisi II: Perppu Pilkada Bukan Al Quran Yang Tak Bisa Diubah

Senin, 21 September 2020 | 00:54

Andre Rosiade: Koar-koar Ahok Hambat Investor Masuk, Baiknya Dicopot Saja

Senin, 21 September 2020 | 00:33

Menurut Pimpinan Komisi IV DPR, Banyak Orang Berilmu Tapi Tidak Percaya Corona

Senin, 21 September 2020 | 00:07

Selengkapnya