Berita

Ray Rangkuti/Net

Politik

Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan, Pengamat: Jokowi Tidak Menolong Rakyat Hadapi Covid-19

RABU, 13 MEI 2020 | 15:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo lewat Perpres 64/2020 menuai tanya para pengamat.

Salah satunya ialah Pengamat Politik dari Universitas Syarif Hidayatullah UIN Jakarta Ray Rangkuti.

"Ini kita lagi hadapi Covid-19. Semua orang lagi butuh fasilitas kesehatan, dan Covid belum tentu berakhir di bulan Oktober atau November. Tiba-tiba iurannya dinaikkan oleh presiden," ujar Ray Rangkuti saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/5).

"Ini seperti tidak menolong masyarakat untuk lebih tenang menghadapi Covid-19," sambungnya.

Disamping itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia ini menilai, cara-cara yang dilakukan Presiden dalam hal menaikan iuran BPJS Kesehatan ini bermasalah. Karena tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang yang membatalkan kenaikan iuran BPJS sebesar 100 persen.

Merujuk kepada putusan MA yang termaktub dalam surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020, tanggal 31 Maret 2020, perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materil Reg. No. 7P/HUM/2020 menerangkan tentang pembatalan iuran BPJS itu.

Di mana disebutkan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres 75/2019, tentang Perubahan atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, adalah bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya. Antara lain UUD 1945, UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 36/2009 tentang Kesehatan.

Poin kedua putusan MA juga menyatakan bahwa pasal di atas tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga atas dasar itu Ray Rangkuti menilai, Presiden tidak menghormati putusan MA, dengan menerbitkan Perpres 64/2020.

"Tentu saja itu namanya utak-atik. Dalam prinsip negara hukum itu prinsipnya yang harus ditegakkan. Di mana yang dibatalkan MA itu adalah kenaikan iuran BPJS. Jadi itulah prinsipnya. Bukan pada angka iuran, tetapi pada prinsip kenaikan iuran itu," kata Ray Rangkuti.

"Jadi kenaikan iuran itu dibatalakan oleh Mahkamah Agung, mestinya itulah yang dijadikan patokan oleh pemerintah untuk tidak menaikan BPJS Kesehatan," tambahnya.

Sebagai informasi, iuran BPJS Kesehatan yang dinaikan di dalam Perpres 64/2020 ini berlaku kepada peserta kelas I dan kelas II dan kelas III.

Di dalam Pasal 34 beleid ini disebutkan, iuran Kelas I naik menjadi Rp 150 ribu per orang per bulan, yang dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Kemudian untuk iuran Kelas II yaitu naik menjadi Rp 100 ribu per orang per bulan, dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Sementara untuk  peserta kelas III baru dinaikan pada awal tahun 2021. Dengan nilai yang berlaku saat ini sebesar Rp 25.500 akan menjadi Rp 35 ribu nantinya.

Populer

BUMN Telkom Suntik Triliunan Rupiah Ke Perusahaan Kakak Erick Thohir, AEK: Baunya Amis Sekali

Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:08

Natalius Pigai: Saya Tidak Melihat Singapura Phobia Islam, Presidennya Muslimah Melayu

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:37

Natalius Pigai: Saya Duga Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan Luhansk & Donetsk

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:49

Soal Pidato Jokowi di Rakernas Projo, Charta Politika: Simbol Kuat Dukungan ke Ganjar

Sabtu, 21 Mei 2022 | 22:48

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Kecerdikan Surya Paloh Memilih Pemimpin Membahayakan Kandidat Capres Pas-pasan

Senin, 23 Mei 2022 | 10:08

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

UPDATE

Anggaran BPDPKS Triliunan Tapi Alokasinya Tidak Pro Rakyat

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:26

Inggris Laporkan Tujuh Kasus Baru Cacar Monyet, Total Kini Sudah 78 Pasien

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:15

Berbekal Rp 250 Ribu, Penonton Formula E Ancol Festival Bisa Menikmati Sejumlah Wahana

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:59

Putin Janjikan Kompensasi Besar untuk Para Tentara yang Berjuang selama Operasi Militer di Ukraina

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:56

Berduka Atas Penembakan Massal di SD Texas, China Desak AS Serius Tanggapi Persoalan HAM

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:37

Ringankan Beban Warga, Polres Tegal Berbagi Sarapan untuk Korban Banjir Rob

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:35

Putin Kunjungi Prajurit yang Terluka dalam Perang di Ukraina di Rumah Sakit Moskow

Kamis, 26 Mei 2022 | 07:25

Tuntutan Tidak Terpenuhi, Turki Ngotot Tolak Keanggotaan NATO Swedia dan Finlandia

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:56

Bantah Tudingan Turki, PM Magdalena Andersson: Swedia Tidak Membiayai Teroris

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:48

Bantu Ukraina, Swiss akan Sita Aset Mantan Anggota Parlemen Senilai 104 Juta Dolar

Kamis, 26 Mei 2022 | 06:27

Selengkapnya