Berita

Presiden Venezuela, nicolas Maduro/Net

Dunia

Venezuela: Sanksi AS Tidak Lain Untuk Menekan Pemerintahan Dan Menjatuhkan Rezim

MINGGU, 10 MEI 2020 | 10:12 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada Venezuela tidak lain hanya untuk memberikan tekanan terhadap pemerintahan selama pandemik dan agar bisa merubah rezim.

Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk Amerika Utara, Carlos Ron Martinez dalam sebuah webinar pada Sabtu (9/5).

"Mereka (AS) telah melancarkan operasi militer. Itu adalah operasi militer terbesar di kawasan ini dalam 30 tahun terakhir dalam rangka untuk memerangi perdagangan narkoba di wiilayah kami. Tetapi itu semua bertujuan untuk membangun tekanan terhadap kami pada saat Covid-19," ujar Martinez.

"Kami tahu tujuan dari langkah-langkah ini tidak diragukan lagi untuk perubahan rezim," tegasnya seperti dimuat Sputnik.

Martinez kemudian menyoroti surat yang dikirimkan oleh para senator AS kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin yang menyerukan pelonggaran sanksi pada beberapa negara, termasuk Venezuela dan Iran.

Menurut Martinez, walaupun AS mengecualikan bantuan kemanusiaan dan pasokan medis dari sanksi tersebut, tidak mengubah banyak hal.

"Rezim sanksi kami begitu luas sehingga pemasok medis dan organisasi bantuan hanya menghindari melakukan bisnis di Iran dan Venezuela karena takut tidak sengaja terjebak dalam sanksi AS," lanjutnya.

Ia mengatakan, pembelian makanan, pasokan medis atau produk lainnya dengan uang pemerintah di Venezuela sangat bermasalah karena sanksi AS.

"Setiap uang yang berasal dari negara Venezuela atau lembaga pemerintah Venezuela dapat didasari atas uang yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang atau terlibat dalam beberapa kegiatan ilegal, dan itu berarti bahwa apa pun yang kami coba bayar, setiap transaksi yang kami lakukan coba lakukan entah bagaimana terhalang," ia menjelaskan.

Saat ini, lebih dari 9 miliar dolar AS dana Venezuela telah diblokir pada akun AS dan negara-negara lain.

Pada April, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan bahwa para ahli hak asasi manusia PBB menyerukan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi ekonomi yang dikenakan pada banyak negara untuk memastikan tidak berfungsinya rantai pasokan produk medis selama pandemi virus corona.

Menurut OHCHR, AS telah mengabaikan seruan berulang-ulang untuk mengesampingkan sanksi yang merongrong kapasitas negara-negara yang dituju untuk merespons secara efektif terhadap pandemik.

Lantaran menurut OHCHR, pengecualian kemanusiaan yang diberikan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS pada 16 April tidak meringankan prosedur yang memberatkan untuk mendapatkan pasokan medis ke negara-negara yang terkena sanksi.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Undip Pastikan Telusuri Dugaan Pelecehan Seksual Meski Belum Terima Laporan Korban

Jumat, 19 April 2024 | 14:03

FBI Tuding Hacker Tiongkok Siapkan Serangan Dahsyat untuk Hancurkan Amerika

Jumat, 19 April 2024 | 13:51

Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDIP, Ono Surono: Kalau Ada Instruksi, Maju

Jumat, 19 April 2024 | 13:44

Kebakaran Ruko di Mampang Diduga Akibat Ledakan Kompresor

Jumat, 19 April 2024 | 13:27

Din Syamsuddin Ajak Massa Aksi Dukung MK Tegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Jumat, 19 April 2024 | 13:24

Saint Kitts dan Nevis Konsisten Dukung Otonomi Sahara Maroko

Jumat, 19 April 2024 | 13:15

Hingga Jumat Siang Tak Kunjung Hadir di KPK, Gus Muhdlor Mangkir?

Jumat, 19 April 2024 | 13:10

Beda dengan Erick Thohir, Airlangga Minta BUMN Tidak Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel

Jumat, 19 April 2024 | 13:00

Lion Air Group: Dua Penyelundup Narkoba Karyawan Pihak Ketiga

Jumat, 19 April 2024 | 12:55

Dukung Optimalisasi Pengawasan Pemilu, PAN-RB Tambah Formasi ASN Bawaslu

Jumat, 19 April 2024 | 12:50

Selengkapnya