Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli dan Menkeu Sri Mulyani/Net

Politik

Sri Mulyani Batalkan Pandemic Bonds, Rizal Ramli: You Have Come To A Right Sense

JUMAT, 08 MEI 2020 | 12:21 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kritik ekonom senior DR. Rizal Ramli pada pemerintah terbukti objektif. Pasalnya, tidak melulu kritik yang dilancarkan oleh Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, tapi juga mengapresiasi jika kebijakan yang diambil pemerintah sudah dirasa tepat.

Seperti langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah membatalkan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka menangani pandemik Covid-19 melalui seri khusus pandemic bonds. Baca: Menkeu Batal Terbitkan Surat Utang Pandemic Bonds

Rizal Ramli langsung memberi acungan dua jempol tangannya pada Menkeu Sri Mulyani.


“Menkeu Sri Mulyani, saya senang akhirnya Anda membatalkan dikeluarkannya pandemic atau recovery bonds,” pujinya lewat akun Twitter pribadi sesaat lalu, Jumat (8/5).

Sembari membubuhkan dua emotikon acungan jempol, mantan Menko Kemaritiman itu menyebut langkah Sri Mulyani sudah tepat.

Menurutnya, upaya mencetak uang di negara yang masih banyak perilaku pejabat pemerintah yang korup adalah pilihan kebijakan yang buruk.

“You have come to a right sense (Anda sudah masuk ke pemikiran yang benar),” tegasnya.

Adapun langkah pembatalan surat pandemic bonds ini dilakukan setelah Rizal Ramli berulang kali melakukan kritik pada pemerintah. Baca: Surat Utang Pandemic Bonds Akhirnya Batal Terbit Usai Dikritik Rizal Ramli

RR, sapaan akrabnya, tegas menolak rencana pencarian sumber dana stimulus dampak Covid-19 yang dianggarkan mencapai Rp 405, 1 triliun tersebut dari penerbitan recovery bond atau surat utang yang diterbitkan pemerintah.

Penerbitan recovery bond, menurut Rizal Ramli, hanya bungkus dari kebijakan menambah utang atau mencetak uang.

Hal ini diindikasikan dengan langkah Presiden Jokowi, meneken Perppu pelebaran defisit APBN lebih dari 3 persen. Jika tidak ada transparansi, Rizal Ramli memprediksi pandemic bond ini akan lebih berbahaya dari kasus BLBI.

"Tanpa governance dan transparansi yang benar, recovery bond kemungkinan hanya akan jadi skandal keuangan berikutnya," tegasnya  pada Selasa (31/3) lalu.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya