Berita

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison/Net

Dunia

Kasus Menurun, Australia Siapkan Rencana Pelonggaran Secara Bertahap

JUMAT, 08 MEI 2020 | 11:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Ausrralia mulai menyusun rencana penarikan aturan pembatasan sosial secara ketat dalam empat pekan secara bertahap.

Diungkapkan oleh sumber pemerintahan yang tidak diketahui namanya, kabinet nasional mulai membahas rencana tersebut pada Jumat (8/5), untuk memutuskan pembatasan mana yang akan mulai dicabut dalam tahap pertama.

Reuters melaporkan, dengan melambatnya jumlah infeksi virus corona baru di Australia, Perdana Menteri Scott Morrison mulai melakukan pembicaraan dengan para pemimpin negara bagian terkait pelonggaran kuncian.


Itu dilakukan agar pelonggaran tidak akan memicu adanya kebangkitan gelombang kedua infeksi yang bisa lebih buruk.

"Pembatasan akan dihapus secara bertahap dalam empat minggu," ujar seorang sumber.

Seakan membenarkan hal tersebut, Perdana Menteri negara bagian New South Wales, Gladys Berejiklian mengatakan penghapusan secara bertahap sangat diperlukan.

"Kita harus terus mendapatkan dasar dalam memerangi virus dan agar kita tidak kehilangan kekuatan," katanya kepada wartawan di Sydney.

"Saya ingin New South Wales (NSW) terus bergerak maju. Penting bagi kita untuk melakukan ini secara bertahap," tambahnya.

Hingga saat ini, Australia sendiri cukup berhasil mengendalikan infeksi dengan hanya memiliki kurang dari 7.000 kasus dengan hampir 100 orang meninggal dunia.

Namun, dengan pembatasan sosial secara ketat yang diberlakukan pemerintah, ekonomi Australia sudah terhuyung.

Angka pengangguran di Australia diperkirakan akan meningkat 10 persen untuk tahun ini. Bank of Australia juga memperkirakan PDB akan merosot 6 persen pada 2020. Pasalnya, menurut Bendahara Josh Frydenberg, Australia kehilangan 4 miliar dolar Australia dalam setiap pekannya selama pembatasan sosial.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya